(Catatan Proses Verifikasi Partai Politik di Kabupaten Kuningan)
KUNINGAN (MASS) – Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Perhelatan Pemilu sudah dalam hitungan ratusan hari, adapun pelaksanaan pemilu yang di dalamnya meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara serentak tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 April Tahun 2019. Sebagai aktor utama dalam hal mengusulkan calon, baik itu calon Presiden dan Calon Wakil Presiden maupun Calon Anggota DPR di semua tingkatan adalah oleh partai politik. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan norma yang mengatur berkaitan dengan Pemilu di Indonesia, adapun partai politik yang akan menjadi peserta pemilu di tahun 2019 haruslah mendaftar kepada KPU RI untuk mengikuti serangkaian seleksi, terkait Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tertuang dalam pasal 176 sampai dengan 180 Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kini KPU RI sudah menetapkan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 sejumlah 16 Partai Politik nasional terdiri dari PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NasDem, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB dan PKPI dan sebanyak 4 Partai Politik lokal yang hanya berada di Provinsi Aceh meliputi dari Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh dan Partai Nangroe Aceh.
Pendaftaran Partai Politik, sebagai turunan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pendaftaran dan proses verifikasi di akomodir dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai Politik untuk bisa menjadi Peserta Pemilu di tahun 2019 diharuskan mendaftar dan harus lulus verifikasi dan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, itu berlaku bagi semua partai politik yang sudah berbadan hukum, baik partai politik yang pernah menjadi peserta pemilu ditahun 2014 maupun partai politik non peserta pemilu 2014 (partai baru-red). Pendaftaran Partai Politik dilakukan hanya ditingkat pusat namun berkaitan administrasi partai politik yang sudah mendaftar ke KPU RI harus menyerahkan dokumen dokumen yang dipersyaratkan kepada KPU di daerah oleh partai politik di masing masing tingkatan, berkenaan dengan proses verifikasi setiap partai politik salah satu yang dipersyaratkan yaitu berkaitan dengan jumlah keanggotaan partai politik dimana setiap partai politik harus memiliki keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat daerah kabupaten/Kota.
Dinamika proses verifikasi, dalam melaksakan verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah baik Kabupaten maupun Kota, dalam konteks di Kabupaten Kuningan hanya menerima penyerahan dokumen keanggotaan partai politik sebanyak 16 partai politik, terdiri dari 12 partai politik yang ikut pemilu 2014 dan 4 partai politik baru dan semua partai politik dalam menyerahkan dokumen daftar nama anggota partai politik yang dipersyaratkan paling sedikit 1.000 anggota itu semua parpol menyerahkan lebih dari 1.000 keanggotan, yang kesemuanya itu merupakan hasil entri data (input data) yang masing parpol ke dalam aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang menjadi salah satu persyaratan untuk di daftarkan ke KPU RI melalui Partai Politik tingkat Pusat (pengurus pusat-red).
KPU daerah kabupaten/Kota menerima salinan data keanggotaan partai politik untuk dilakukan penelitian administrasi berkaitan dengan data keanggotaan yang bersumber dari data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), hal yang menjadi salah satu perhatian dalam melakukan verifikasi administrasi diantaranya adalah memastikan bahwa keanggotaan atau anggota partai politik tidak terdapat data yang sama (satu data) berjumlah lebih dari satu data, dan juga memastikan agar tidak ada daftar nama keanggotaan partai politik yang ganda antar partai politik yakni terdaftar di partai yang satu dengan partai yang lainya bahkan ada juga yang terdaftar dilebih dua partai politik dengan nama yang sama.
Dalam perjalanan proses verifikasi administrasi dari 16 partai politik yang menyerahkan daftar nama keanggotaan hampir di semua partai politik terjadi kegandaan antar partai politik, namun demikian dengan jumlah relatif berbeda di masing masing partai politik. Setelah selesai proses verifikasi administrasi selanjutnya dilakukan proses klarifikasi kelapangan untuk memastikan ke mana sebenarnya pilihan keanggotaan partai politiknya. Hal menarik di lapangan ketika menemui masyarakat yang tercatat ganda antar parpol ketika dikonfirmasi terkait pilihan keanggotaanya beragam jawaban yang tersampaikan, setidaknya ada yang merasa kaget kenapa bisa terdaftar sebagai anggota partai politik dan menjadi bingung untuk menyampaikan pilihanya. Begitupun dalam proses verifikasi faktual, dimana petugas verifikasi melakukan verifikasi dengan menemui langsung masyarakat untuk mengkonfirmasi kebenaran data yang ada dalam dokumen persyaratan parpol dengan data KTP-El yang dimiliki orang yang bersangkutan, juga mengkonfirmasi terkait benar tidaknya menjadi anggota partai politik yang dimaksud.
Menuju keanggotaan partai politik berkualitas, Partai politik setidaknya dapat mendorong para kader terutama kader yang ada dalam struktur organisasi parpol juga yang sudah menjadi anggota Dewan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat baik dari sisi penyampaian visi misi maupun program partai politik juga yang berkaitan dengan eksistensi partai politik adalah satu satunya organisasi yang memiliki hak secara konstitusional dalam mengusulkan para pemimpin bangsa baik itu eksekutif tingkat pusat maupun daerah juga di parlemen semua tingkatan, ini dimaksudkan upaya mendorong masyarakat untuk mendorong tingkat kebutuhanya menjadi bagian dari keanggotaan partai politik. Pada saat yang sama dalam hal mencari dukungan untuk menjadi bagian dari keanggotaan partai politik pun masyarakat sebelumnya betul betul sudah memahami pentingnya organisasi partai politik dalam menghadapai proses pemilu dan akan menjadi konstituen bagi masing masing partai politik, dikarenakan masyarakat menjadi bagian penting dari eksistensi partai politik itu sendiri.
Dari aspek yang sudah melekat di anggota dewan terpilih pun, secara matematis sudah terukur jumlah dukungan terhadap pribadinya. Hal tersebut menjadi modal awal sebuah partai politik memiliki sumber keanggotaan di partai politik bilamana bisa melakukan manajemen rekruitmen keanggotaan dan pendataan para konstituennya. Barangkali akan menjadi catatan penting bagi partai politik pada saat verifikasi administrasi keanggotaan masih terkendala dengan masih adanya kegandaan eksternal yaitu ganda keanggotaan antar partai politik. Ini dimaksudkan kedepan dalam hal proses pendaftaran partai politik untuk pemilu periode selanjutnya (apa bila ada) tidak lagi menajadi dinamika di masing masing internal partai politik dalam memenuhi persyaratan dalam hal keanggotaan partai politik.***
Penulis: Jajang Arifin, S.Sos., (Pegiat Demokrasi)
