KUNINGAN (MASS) – Sempat disebut tak punya kapasitas oleh sesama rekan anggota DPRD Kabupaten Kuningan karena tidak hadiri diskusi yang digelar ICMi Kabupaten Kuningan, Pimpinan dan Anggota DPRD lainnya angkat suara.
Protes itu, awalnya dilayangkan Wakil Ketua DPRD H Dede Ismail. Ia, merasa perlu meralat apa yang disampaikan oleh kadernya sendiri, Deki Zaenal mutaqin yang terlontar dalam diskusi beberapa waktu belakangan.
“Saya meralat pernyataan Deki ,bukan berarti kami yang tidak hadir itu karena tidak punya kapasitas, apalagi kami para senior ada yang sudah 2 ,3,atau 4 kali menjadi anggota legislatife, sudah terbiasa menghadapi masalah pemerintahan ataupun perdebatan. Saya tidak hadir dikarenakan sedang ada rapat sinkronisasi daftar calon tetap, kebetulan waktunya yang berbarengan dengan jadwal rapat koordinasi partai Gerindra di Bandung,” sebutnya, Sabtu (30/9/2023) pagi.
Ia, kemudian juga memberi alas an partai lainnya. PDIP dikatakan Deis, juga ada rakernas 4. Ia mohon dimaklum apabila ia dan rekan-rekan lain berhalangan hadir dikarenakan jadwal yang berbarengan dengan rapat partai apalagi disaat waktu menjelang pemilu 2024 yang tinggal 4 bulan lagi.
Baca : https://kuninganmass.com/tidak-semua-anggota-dprd-punya-kapasitas/
“Berbeda yan hanya pengurus harian bukan ketua, sekertaris partai, bisa lebih leluasa membagi waktu dan dapat hadir memenuhi undangan tersebut. Ini sebagai pelurusan statement yang disampaikan saudara Deki. Kami yang senior sudah lebih pengalaman dan jauh lebih tua dimana sudah terjun politik sebelum yangg teman teman yang baru masuk legislatife. Mohon maaf atas statement dari kader kami,” kata lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan tersebut.
Kepada rekan-rekan anggota legislatife, ia merasa perlu minta maaf dan menyampaikan statement tersebut sebagai pelurusan agar di suasana menjelang pemilu ini tetap kondusif dan aman.
“Dan sebagai informasi, saya sendiri dan tidak semua anggota DPRD mendapat undangan dari ICMI jadi mangga diklarifikasi kembali pada ICMI siapa saja yang diundang agar kami para legislator tidak disudutkan oleh pemberitaan tersebut,” ujarnya.
Komentar lain juga disampaikan legislator PKS, H Ikhsan Marzuki. Menurutnya, anggota dewan punya hak untuk bersuara mengomentari apapun, karena dia punya hak imunitas. Namun, alangkah lebih bijak kalau terkait kapasitas atau kapabilitas seorang anggota dewan, biarkan masyarakat yang menilainya.
“Bisa jadi dari kacamata penilaian seseorang, kapasitas atau kapabilitas seorang anggota dewan dinilai kurang, tapi ternyata dia lebih banyak menghabiskan waktunya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah konstituennya, sehingga dia bisa menangkap keresahan dan keluhan masyarakatnya secara langsung sehinga masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya,” jelasnya.
Inisiator Gerakan KITA itu menganjurkan, biarkan masyarakat memastikan secara langsung bahwa orang yang akan terpilih dalam Pileg dan Pilpres nanti adalah orang-orang yang akan hadir untuk mengurus bukan menguras rakyatnya.
“Biarkan masyarakat sendiri yang menghukum calon yang dianggap tidak kapabel atau bermasalah untuk tidak dipilih kembali dalam kontestasi Pileg nanti,” terangnya. (eki/deden)
Video: https://www.youtube.com/live/9Te1iQYIW0Y?si=6d92O30GRVovzCvP
