Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – IRMAS Jami Al Huda Desa Pakembangan Kecamatan Mandirancan, menggelar kegiatan Ramadhan Fair sepanjang bulan puasa tahun 2026 ini. Ramadhan Fair aendiri berbagai kegiatan, mulai dari Bazar kuliner dan lomba design masjid untuk seluruh masyarakat setempat. Ada juga pelatihan MTQ yang diikuti para siswa-siswi jenjang SD hingga SLTA. Ketua IRMAS Jami Al Huda, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam survey Jamparing Research (JR) yang dirilis baru-baru ini, angka ketidakpuasan masyarakat ke kinerja aparat desa di Kabupaten Kuningan ternyata cukup berimbang. Dimana secara angka, yang memgaku tidak puas mencapai 51,33% responden, sementara yang mengaku sudah puas kinerja aparat desa mencapai 48,67% responden. Dikatakan Direktur Jamparing Research Topic Offirstson, ada beberapa alasan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Tiga kepala desa penyangga Gunung Ciremai angkat bicara mengenai polemik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya penyadapan getah pinus di zona tradisional kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Pasalnya, aktivitas itu dituding sebagai tindakan ilegal, perusakan hutan, bahkan dilabeli sebagai “maling”. Kepala Desa Puncak Tatang Mustofa, Kepala Desa Cisantana Ano Suratno, Kepala … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya ada unjuk rasa dari desa penyangga Waduk Darma, khususnya Desa Cikupa Kecamatan Darma, PT Jaswita akhirnya mengundang 9 desa penyangga untuk dialog, Kamis (19/2/2026). Pada dasarnya, desa penyangga ingin keadilan keterlibatan di Waduk Darma, sesuai yang pernah dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat, saat hendak revitalisasi. Direktur PT Jaswita Gun Gun … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Disebut-sebut aebagai yang paling diberi fasilitas oleh Waduk Darma sehingga menimbulkan gejolak diantara desa penyangga, Kepala Desa Jagara Umar Hidayat tenang kala ditanya hal tersebut pasca aksi unjuk rasa, Rabu (18/2/2026) kemarin. “Jadi menurut saya ini apa yang disampaikan Kuwu Cikupa, sebagai salah satu desa penyangga, masyarakat Desa Cikupa ingin diperlakukan secara … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Seiring dengan demokrasi kehidupan politik yang semakin menguat di Kabupaten Kuningan, Pemerintahan Desa pada era otonomi daerah ini merupakan ujung tombak pemerintah yang sangat vital, dikarenakan posisi desa dalam paradigma baru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kehidupan warganya. Regulasi desa adalah bagian dari hukum daerah yang diperlukan dalam mengatur kehidupan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Apa yang diidam-idamkan masyarakat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung akhirnya terwujud. Jalan poros desa yang membentang dari Jalan Moh Yamin (Jalan Baru Ancaran) tembus ke Jalan Kabupaten yang menghubungkan wilayah Kertawangunan – Taraju, kini akhirnya terwujud. Kepala Desa Babakanreuma H. Dajat didampingi 12 perangkat desa lainnya, mengamini bahwa Dana Desa tahun 2026 yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dikelola PT Jaswita, badan usaha milik Pemprov Jawa Barat, Objek Wisata Waduk Darma Kecamatan Darma dituntut desa-desa penyangga yang merasa belum kebagian manfaatnya pasca revitalisasi. Bukan tanpa alasan desa penyangga menuntut. Saat masih dikelola PDAU Kuningan, saat hendak direvitalisasi Gubernur, desa penyangga mengklaim dijanjikan untuk bisa merasakan manfaat bersama dari Waduk Darma. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Menanggapi polemik rencana pembangunan tower di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, pihak kontraktor memberikan klarifikasi atas sejumlah tudingan yang beredar di tengah masyarakat. Heri selaku perwakilan kontraktor menyampaikan bahwa penolakan terhadap pembangunan tower, bukanlah berasal dari warga yang berada dalam radius terdampak langsung sesuai ketentuan prosedural pembangunan tower. “Penolakan itu berasal … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Masyarakat sekitar pembangunan tower di Desa Bojong Kecamatan Kecamatan Cilimus memilih mendatangi balai desa pada Rabu (18/02/2026) pagi ini. Mereka datang dengan tuntutan pemberhentian atau penyegelan tower. Bukan tanpa sebab, penyegelan tower diminta warga yang menolak, karena izin resmi belum ada -termasuk PBG-, tapi tower sudah berdiri. “Apabila dalam waktu 2X24 jam … Baca Selengkapnya