Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Rapat Pleno KPU Kuningan yang membahas penyempurnaan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pemilu 2019 dilangsungkan, Kamis (13/9/2018) di RM Lembah Ciremai. Hasilnya, sebanyak 2.043 pemilih dihapus. “Sebelumnya DPT itu sebanyak 850.615 orang. Hasil pencermatan dan penyempurnaan, kita tetapkan sebanyak 848.572 orang. Berarti berkurang sebanyak 2.043 orang,” sebut salah seorang Komisioner KPU Kuningan, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Guna membedah problematika anggaran di Kabupaten Kuningan, satu kelompok masyarakat mendeklarasikan FBA (Forum Bedah APBD), Kamis (13/9/2018) malam selepas yasinan. Forum tersebut akan dijadikan wadah diskusi berbagai hal yang dapat dijadikan satu perspektif dalam proses pembangunan di kota kuda ini. “Banyak masalah di daerah ini yang isunya berpotensi menjadi liar tanpa pembedahan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Selain ganda, rupanya data pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2019 masih “kacau”. Pasalnya, pada data itu terdapat nama pemilih yang sudah almarhum. “Hasil pencermatan kami ada 815 nama pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Masa almarhum “disuruh” milih,” ungkap Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan. Itu disebutkan Jalil pada Pleno pencermatan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Selain ganda, rupanya data pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2019 masih “kacau”. Pasalnya, pada data itu terdapat nama pemilih yang sudah almarhum. “Hasil pencermatan kami ada 815 nama pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Masa almarhum “disuruh” milih,” ungkap Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan. Itu disebutkan Jalil pada Pleno pencermatan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Di Kabupaten Kuningan tidak ada SKPD atau dinas yang bernama Dinas Pokir. Artinya, anggota dewan tidak pernah mengalokasikan anggaran di Dinas Pokir. Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPRD Rana Suparman kala membicarakan Dana Pokir. “Isu buat plafon sekian, siapa yang lemparin? Yang bahas kan TAPD dan DPRD. Kalau buat hoax atau ujaran kebencian, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Isu Dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Dewan yang dulu beristilah Dana Aspirasi mendapat penjelasan Ketua DPRD, Rana Suparman. Ia menegaskan, itu bukan minta jatah melainkan dewan menjalankan fungsi budgetingnya sekaligus merealisasikan sumpah jabatan. “Bukan minta jatah pokir, DPRD ada fungsi budgeting. Kita rekomendasikan kegiatan yang merupakan permintaan masyarakat,” kata Rana, baru-baru ini. Pokir … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Data yang dikeluarkan Bawaslu terkait pemilih ganda dan pemilih dengan NIK luar Kuningan, dijawab oleh KPU Kuningan. Menurut lembaga penyelenggara pemilu ini, itu masih bersifat dugaan. “Itu data dari Bawaslu RI. Data pemilih yang ditempelkan oleh PPS berdasarkan perjalanan rapat pleno rekapitulasi di semua jenjang/tingkatan, gak masalah,” kata salah seorang Komisioner KPU … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dugaan keteledoran KPU Kuningan dalam menjalankan tugasnya perihal data pemilih diungkap oleh Bawaslu Kuningan. Ternyata badan pengawas tersebut menemukan banyaknya pemilih ganda untuk Pemilu 2019 nanti. Bahkan ditemukan pula banyaknya orang dengan NIK luar Kuningan yang terdata. Dari temuan Bawaslu tercatat sedikitnya 14.744 yang masuk data pemilih ganda. Sedangkan orang dengan NIK … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wahana pelaksanaan regenerasi kepemimpinan sebagai konsekwensi logis dari bentuk pemerintahan yang dianutnya, yaitu republik. Dalam bentuk pemerintahan republik, rakyat memiliki peranan yang sangat sentral dalam proses pelaksanaan regenerasi kepemimpinan negara. Berhubungan dengan hal tersebut, menghangatnya atmosfir politik menjelang pemilu 2019 sudah mulai dirasakan dalam berbagai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Saat ditanya apakah aksi nilai tukar rupiah yang dilancarkan mahasiswa KAMMI Kuningan ditunggangi, Muhammad Irgan, membantahnya. Bidang Kebijakan Publik KAMMI Kuningan itu menegaskan organisasinya independen. “Saya tekankan KAMMI adalah organ ekstra parlementer sesuai dengan AD/ART dan juga visi misi. Ketika itu dianggap isu politik, terserah. Itu bagian dari politisnya masing-masing,” tegasnya kepada … Baca Selengkapnya