Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Komunitas pesantren nampaknya merasa sangat kecewa dengan pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE. Salah satunya Ponpes Al Mutawally Bojong Cilimus yang menilai pernyataan tersebut serampangan dan kasar. “Kami sebagai komunitas pesantren merasa sangat kecewa dengan pernyataan ketua DPRD Kuningan yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan MUI Kab Kuningan. Pernyataan tersebut serampangan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE terkait wabah Covid yang tengah melanda Ponpes Husnul Khotimah membuat kesal banyak orang. Salah satunya Deki Zainal Mutaqin yang kebetulan jebolan pesantren, dia menyoal diksi ‘pembawa limbah’ yang dilontarkan Nuzul. Meski bukan alumni Husnul, Deki merasa kesal setelah berulang kali menonton video berdurasi 5 menit … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE terkait wabah Covid yang tengah melanda Ponpes Husnul Khotimah membuat kesal banyak orang. Salah satunya Deki Zainal Mutaqin yang kebetulan jebolan pesantren, dia menyoal diksi ‘pembawa limbah’ yang dilontarkan Nuzul. Meski bukan alumni Husnul, Deki merasa kesal setelah berulang kali menonton video berdurasi 5 menit … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE dalam menyikapi paparan Covid-19 di Ponpes Husnul Khotimah, ditanggapi serius oleh Ketua Fraksi PKS, H Asril Rusli Muhammad Lc MPd. Salah seorang dosen di Husnul yang juga tinggal di Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana tersebut tidak terima atas diksi yang digunakan Nuzul Rachdy. “Kalau kemarin … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada pandangan umum yang disampaikan Fraksi Gerindra Bintang tentang APBD TA 2021pada Rabu (30/9/2020), disebutkan bahwa pemerintah daerah sudah melanggar peraturan daerah nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 47 ayat 2 kawasan peruntukan industri menengah pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan. Pemerintah daerah, dianggap melanggar sebab memberikan perizinan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Bicara soal Tahura dan TNGC, Julkarnaen salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan, hanya tersenyum sembari menyebut tidak tahu. Jul yang sejak awal berposisi menolak pansus TNGC ini, menyebut tinggal melihat saja, lebih banyak madaratnya, atau mashlahatnya. Dan itu harus faktual. “Penilaian? Ya itu ada di teman-teman yang ada di pansus,” jawabnya saat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Hunian Sementara (Huntara) dan juga Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat Kecamatan Ciniru yang terdampak bencana longsor, jadi sorotan Fraksi PPP. Bukan hanya itu, fraksi ini pun mempertanyakan regulasi izin RS Permata di Windusengkahan. “Mengenai relokasi masyarakat Ciniru kami berharap pemda terus melakukan koordinasi dengan pempus agar masyarakat yang terkena dampak segera menempati … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kendati anggaran untuk keagamaan telah teralokasikan, namun Fraksi PKB menilai perhatiannya belum maksimal. Terutama dari sisi pengalokasian dana untuk Madrasah Diniyah (MD) dan para guru ngaji. “Perda 2/2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) telah mengatur bagaimana peran pemda dalam mengayomi dan memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses pendidikan MDTA,” papar … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra Bintang dalam Pandangan Umum (PU) terhadap RAPBD 2021 menyoroti kasus kambing. Sebab, program fasilitas kredit kepada peternak kambing dengan konsep Off Taker yang melibatkan Koperasi Peternak Indonesia Cita Berdikari (ICB) ini menyisakan masalah. “Dengan konsep Off Taker kewajiban pelunasan kredit peternak termasuk resiko usaha ditanggung oleh koperasi peternak Indonesia Cita … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam Pandangan Umum (PU)nya terhadap RAPBD 2021, Fraksi PKS mempertanyakan soal pendapatan dari kompensasi pemanfaatan sumber daya air. Besarannya Rp4,09 miliar, masih sama dengan pendapatan tahun anggaran 2020. “Kami meminta pemerintah daerah segera negosiasi ulang dengan para pihak terutama PT Pertamina Cirebon, PT Indocement Cirebon, Pemkab Cirebon dan Pemkot Cirebon,” kata Jubir … Baca Selengkapnya