Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Al Mutawally Menilai Pernyataan Ketua Dewan Kasar

KUNINGAN (MASS) – Komunitas pesantren nampaknya merasa sangat kecewa dengan pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE. Salah satunya Ponpes Al Mutawally Bojong Cilimus yang menilai pernyataan tersebut serampangan dan kasar.

“Kami sebagai komunitas pesantren merasa sangat kecewa dengan pernyataan ketua DPRD Kuningan yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan MUI Kab Kuningan. Pernyataan  tersebut serampangan dan kasar serta tidak beradab tersebut dan sama sekali tidak berdasarkan pengetahuan yang benar tentang covid-19,” tegas Direktur KMA Al Mutawally, H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D, Minggu (4/10/2020).

Hal itu telah menjadi pernyataan sikap Ponpes Al Mutawally. Bahkan setelah menonton video, mendengar dan mencermati ucapan ketua dewan, pihaknya merasa sangat kecewa.

Pertama, jelas Didin, semua harus melihat wabah ini sebagai musibah yang semua orang pasti tidak mau, akan tetapi sebagai ujian akan keimanan, ketakwaan serta kesetiakawanan kita baik sebagai sesama Muslim maupun sesama manusia.

“Kedua, atas dasar itu siapapun yang kena musibah harus kita berikan empati bukan dijauhi apalagi dimusuhi dan diasingkan,” tandasnya.

Ketiga, lanjut Didin, pemerintah baik itu pemda maupun unsur pemerintahan lainnya harusnya bertindak membantu, mengayomi dan melindungi siapapun yang kena musibah dengan tindakan yang seharusnya bukan mengasingkan mereka dengan dalih apapun.

“Apalagi melihat dengan kaca mata kedaerahan. Itu pandangan yang picik di negara kesatuan Republik Indonesia,” ketusnya.

Keempat, tambah Didin, sesuai dengan arahan Presiden agar bertindak terukur dan sistematis tidak hantam kromo tidak jelas apalagi sampai memaksa dibubarkan. Dalam kasus ini pemerintah cenderung cuci tangan.

Ia menegaskan, pesantren sebagai lembaga pendidikan selama ini telah berperan dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Kuningan.

“Karenanya tidak etis kalau dengan seenaknya disingkirkan bahkan dinegasikan keberadaannya hanya karena kasus wabah yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menanggulanginya dengan segala fasilitas yang dimilikinya,” pungkas Didin. (deden)

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Dikabulkannya gugatan Nuzul Rachdy di PTUN Bandung berkonsekuensi pada pemenuhan janji sejumlah anggota DPRD Kuningan tempo hari. Terutama menyangkut kesiapan mundur...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah memakan waktu berbulan-bulan lamanya, PTUN Bandung akhirnya mengeluarkan putusan kaitan kasus diksi limbah, Senin (12/4/2021). Majelis hakim ternayata mengabulkan gugatan...

Advertisement