Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Akhir Mei kemarin, Presiden Joko Widodo telah meresmikan perpanjangan ijin untuk PT Freeport. Pemerintah telah menyetujui perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda PT Freeport Indonesia dan perusahaan tembaga lainnya hingga 31 Desember 2024. Perpanjangan tersebut tertuang dalam aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental yang mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Meskipun prinsip ini telah diakui secara global, realitasnya masih jauh dari mencapai tujuan kesetaraan yang diinginkan. Dalam masyarakat modern, kesetaraan gender menjadi sebuah agenda penting yang perlu diprioritaskan untuk membangun lingkungan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Hingga saat ini sejarah telah membuktikan bahwa Soekarno adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang mempunyai pemikiran orisinil dan matang tentang bangsa dan negara yang dipimpinnya. Soekarno selain terkenal karena pidatonya yang berapi-api itu juga dikenal mempunyai mata pena yang tajam dalam membedah segala permasalahan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Sejak masih belajar … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Seiring bergulirnya pilkada 2024 di Kabupaten Kuningan kian hari kian terlihat geliat politik yang mulai memanas. Namun perlu dicermati bersama kesadaran akan pendidikan politik kepada masyarakat sepatutnya mempertontonkan kedewasaan berpolitik. Banyak hal yang memang perlu dijadikan landasan berfikir bersama, ketika kepastian dalam setiap langkah politik yang dilakukan oleh Sekda yakni Dian Rachmat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Badan Legislatif Mahasiswa atau yang sering dikenal dengan nama Senat Mahasiswa (SEMA) merupakan sebuah organisasi yang berperan sebagai badan legislatif tertinggi dalam suatu lembaga perguruan tinggi, yang mana berisikan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari setiap fakultas maupun program studi di kampus tersebut. Dimana setiap perwakilan fakultas dan program studi tersebut bertanggung jawab atas … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah disetiap daerah menjadi solusi persoalan sampah yang ada, salah satu fasilitas manajemen sampah yaitu TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). TPS 3 R ini dianggap cukup efektif untuk meningkatkan daur ulang dan pengurangan sampah. Salah satu TPS 3 R yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu TPS 3R yang berada … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon telah mengadakan acara Seminar Desain dan Kewirausahaan di Auditorium SBSN FEBI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan ilmu serta menggabungkan kreativitas dengan kewirausahaan. Itu bisa menjadi platform untuk … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Suhu politik Kuningan sepertinya masih adem ayem, padahal waktu pelaksanaan pilkada tinggal sebentar lagi. Nama-nama kondidat yang muncul masih malu-malu kucing, padahal yang akan dipilih adalah putra terbaik yang akan memimpin Kuningan. Sepertinya belum ada yang serius dan berani berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang lebih ironis, semua mengusung isu perubahan padahal secara … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekolah Taman Kanak-Kanak PGRI Ainul Azhar, Desa Gunungsirah, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat melakukan Penghijauan dengan cara menanam pohon dan tanaman di lingkungan sekolah. Guna menanamkan cinta lingkungan kepada peserta didik. “Kegiatan penanaman pohon ini adalah salah satu upaya membangun karakter kepribadian anak-anak sejak dini. Saya berharap peserta didik kedepannya akan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada 20 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Peraturan ini mewajibkan pemotongan gaji sebesar 3 persen bagi para pekerja. Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Asosiasi … Baca Selengkapnya