Minimarket Politik
Deden Rijalul Umam KUNINGAN (MASS) – Kita ini mengaku-ngaku sebagai kabupaten konservasi. Tapi perda khusus tentang konservasi, tidak ada. Kalimat tersebut keluar dari Julkarnaen, salah satu anggota dewan Fraksi Gerinda Bintang, Rabu (30/9/2020) siang. Jul mengutarakan hal tersebut saat membahas potensi wisata Pasir Batang di Desa Karangsari Kecamatan Darma. Potensi alam yang dianggapnya mirip dengan kawasan Palutungan itu, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Fraksi Gerinda Bintang Julkarnaen angkat bicara terkait potensi wisata yang berada di Pasir Batang, Desa Karangsari Kecamatan Darma. Politisi asal PBB tersebut mewanti-wanti, meski dirinya juga mengaku mendukung pengembangan potensi wisata di kaki gunung Ciremai itu, namun Jul berpesan, jangan sampai keadaan nantinya menyerupai kawasan wisata Palutungan. “Di satu sisi, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Hunian Sementara (Huntara) dan juga Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat Kecamatan Ciniru yang terdampak bencana longsor, jadi sorotan Fraksi PPP. Bukan hanya itu, fraksi ini pun mempertanyakan regulasi izin RS Permata di Windusengkahan. “Mengenai relokasi masyarakat Ciniru kami berharap pemda terus melakukan koordinasi dengan pempus agar masyarakat yang terkena dampak segera menempati … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kendati anggaran untuk keagamaan telah teralokasikan, namun Fraksi PKB menilai perhatiannya belum maksimal. Terutama dari sisi pengalokasian dana untuk Madrasah Diniyah (MD) dan para guru ngaji. “Perda 2/2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) telah mengatur bagaimana peran pemda dalam mengayomi dan memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses pendidikan MDTA,” papar … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra Bintang dalam Pandangan Umum (PU) terhadap RAPBD 2021 menyoroti kasus kambing. Sebab, program fasilitas kredit kepada peternak kambing dengan konsep Off Taker yang melibatkan Koperasi Peternak Indonesia Cita Berdikari (ICB) ini menyisakan masalah. “Dengan konsep Off Taker kewajiban pelunasan kredit peternak termasuk resiko usaha ditanggung oleh koperasi peternak Indonesia Cita … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam Pandangan Umum (PU)nya terhadap RAPBD 2021, Fraksi PKS mempertanyakan soal pendapatan dari kompensasi pemanfaatan sumber daya air. Besarannya Rp4,09 miliar, masih sama dengan pendapatan tahun anggaran 2020. “Kami meminta pemerintah daerah segera negosiasi ulang dengan para pihak terutama PT Pertamina Cirebon, PT Indocement Cirebon, Pemkab Cirebon dan Pemkot Cirebon,” kata Jubir … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekertaris DPC PDIP Kuningan yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD, Nuzul Rachdy SE tidak mau menanggapi lebih jauh, ketika ditanya Isu kesiapan Edo dipecat partainya. “Kata Siapa? Belum denger,” ujarnya saat ditanyai wartawan Rabu (30/9/2020) siang. Bukan hanya menolak menjawab, saat diberedel pertanyaan isu wabup edo ‘bukan dibelenggu’ dirinya menolak menjawab dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy meminta pada pemerintah daerah agar Husnul Khotimah dan Al Multazam sementara ditutup. Hal itu diutarakannnya di depan awak media Rabu (30/9/2020), setelah menanggapi kejadian melonjaknya kasus covid di kluster pondok beberapa waktu belakangan. “Ini kan kejadian luar biasa, harus ditanggapi luar biasa. Makanya tidak hanya isolasi … Baca Selengkapnya
CILIMUS (MASS) – Warga Kompleks Perumahan Grage Manoa Estate Sampora Cilimus kembali mendapat kabar tidak menyenangkan. Pasalnya, salah satu warganya, dikabarkan kemalingan motor pagi ini, Rabu (30/9/2020) sekitar pukul 06.15 WIB. Setelah terjadi kemalingan di komplek, kali ini, warga perumahan kehilangan kendaraan di lokasi yang berbeda. Menurut salah satu warga yang sebelumnya menjadi korban, Cokro … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Di negara ini, hukum ditempatkan sebagai panglima. Tak heran jika banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Pernyataan ini ditegaskan Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kuningan, A Haries SH. “Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum, maka pembentukan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Kuningan sangat apresiasi,” ujarnya, Selasa (29/9/2020). Belum lama … Baca Selengkapnya