Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Incident

Ketua Dewan Minta Husnul dan AM Ditutup

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy meminta pada pemerintah daerah agar Husnul Khotimah dan Al Multazam sementara ditutup.

Hal itu diutarakannnya di depan awak media Rabu (30/9/2020), setelah menanggapi kejadian melonjaknya kasus covid di kluster pondok beberapa waktu belakangan.

“Ini kan kejadian luar biasa, harus ditanggapi luar biasa. Makanya tidak hanya isolasi 2 minggu. Karena kan ini komunitasnya banyak, 2000-3000an santri,” ujarnya mengawali penjelasan.

Menurut politisi PDIP itu, pemerintah daerah atau gugus tugas harusnya mengambil langkah menutup sementara pondok, dan memulangkan santri.

“Saya asli Maniskidul, Jalaksana, disana zona aman, tidak pernah terdengar adanya kasus. Sekarang tiba-tiba meledak. Berarti kan sejak awal penanganannya tidak serius,” ujarnya sembari menyebutkan pertumbuhan kasus di pondok tersebut.

Dirinya mempertegas, sejak awal komunitas banyak memang memiliki resiko penularan yang tinggi.

Selain menyoroti Husnul, Zul juga menyebut Al Multazam. Menurutnya, kini selain memulangkan santri juga menutup akses ke kedua pondok yang dianggapnya sama, juga intens berinteraksi, satu sama lain. (eki/deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bank Kuningan

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Penyegelan bangunan baru yang direncanakan untuk pengembangan bisnis kuliner ‘Ali Action’ mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Ia meminta...

Education

KUNINGAN (MASS) – Satu kalimat yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno yang akan terus menerus diingat oleh kita, “Berikan aku 10 Pemuda maka aku akan...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pada Harlah NU ke 95, banyak pihak yang mengucapkan selamat atas hari jadinya yang hampir satu abad. Pun demikian dengan Ketua...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Hal...

Advertisement