KUNINGAN (MASS) – Dari sisi pengadaan komoditas sembako bansos, Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih MSi menegaskan, anggota dewan dari partainya tidak ada yang terlibat. Justru ia akan mengintruksikan kadernya di komisi 4 untuk mengajak anggota dewan lain guna menindaklanjuti permasalahan dalam penyaluran bansos.
“Jangankan terlibat, malah sama sekali gak tahu masalah begitu (pengadaan komoditas sembako, red). Kader partai kami di komisi 4 pasti kami minta agar mengajak anggota komisi 4 lainnya untuk melakukan pengawasan, monitoring terhadap penyaluran bansos ini. Kader kami di komisi tersebut bu Hj Neneng,” tandas Ujang.
Ia mengatakan, derdasarkan edaran dari kemensos, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang semula difasilitasi BNI dan agen-agen, sekarang dicairkan oleh masing-masing KPM (penerima) di kantor pos. Masyarakat yang menerima itu dipersilahkan berbelanja kemanapun sesuai keinginan dan kecocokan mereka masing-masing.
Apakah fakta di lapangan ada yang diarahkan untuk berbelanja di suplier tertentu? Ujang mengatakan, Dinas Sosial mengawasi sampai KPM menerima dana dari kantor pos. Selanjutnya diserahkan ke KPM.
“Fungsi komisi 4 pasti DPRD mengawasi seluruh aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jika memang ada dugaan seperti itu, laporkan saja. Tapi jika memang ada kepastian, bukan hanya bersifat fitnah. Komisi 4 pasti akan menindaklanjuti,” kata Ujang.
Mengenai KPM yang tidak tepat sasaran atau dobel mendapatkan dana bansos, ia mengakui masih ada. Termasuk adanya warga yang layak tapi tidak mendapatkan kuota. Hal itu yang membuat pemdes dan pemkab terus melakukan evaluasi perbaikan. Namun tetap keputusan perbaikan tersebut berada di tangan kemensos.
Sementara itu, masalah yang berkaitan dengan bansos bermunculan. Mulai adanya pengamat yang menyoal definisi BPNT (non tunai) menjadi tunai, hingga muncul dugaan persaingan perusahaan suplier. Bahkan muncul pula dugaan adanya keterlibatan beberapa oknum anggota dewan pada pengadaan komoditas sembako, termasuk oknum kades. Permasalahan pembelian mobil dari dana bansos di Desa Jalaksana pun belum terdengar ujungnya.
H Chartam Sulaeman, anggota dewan dari Partai Nasdem juga sempat melontarkan dugaan kecurangan pada penyaluran bansos, termasuk kriteria suplier. Di media social, terlontar pula keluhan dari netizen yang menyoal jumlah komoditas sembako yang tidak sama dengan nilai Rp600 ribu.
Baca juga : https://kuninganmass.com/kaitan-bansos-chartam-buka-suara/
Kaitan dengan adanya pertemuan para kuwu dan agen wilayah timur di Ciledug, sumber kuninganmass.com yang ikut hadir membenarkan adanya pertemuan. Hanya saja lokasinya bukan di Ciledug, melainkan di Waled. Salah satu yang hadir adalah anggota dewan. (deden)
