KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan sampai batas akhir November 2019.
“Kalau RAPBD 2020 tidak segera dibahas sejak sekarang, sudah barang tentu akan molor. Konsekuensinya semua tidak digaji selama 6 bulan,” ungkap Ketua Fraksi Golkar, H Yudi Budiana SH.
Bukan hanya gaji anggota dewan, eksekutif pun bakal kerepotan. Sebab Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 pun tidak bisa dicairkan.
“DAU dan DAK juga sama, tertahan. Regulasinya begitu,” imbuh politisi yang sempat rehat satu periode di parlemen daerah tersebut.
Pembahasan RAPBD membutuhkan pansus yang keanggotaannya berasal dari fraksi. Sementara fraksinya sendiri belum ada kepastian terutama paska anggota dari NasDem menyatakan keluar dari F-PDIP untuk bergabung ke F-PPP.
“Fatwa” dari Dirjen Otda Kemendagri pun belum ada setelah pimpinan dewan melakukan konsultasi Senin (28/10/2019).
Sama halnya dengan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yakni 4 komisi, Bapemperda dan BK, belum bisa terbentuk. Ini karena Tata Tertib dewan yang menjadi pedomannya belum disahkan. (deden)
KUNINGAN (MASS) – Penjabat Bupati Kuningan Dr Agus Toyib SSos MSi terus melakukan monitoring ke berbagai tingkatan pendidikan (baik itu Sekolah Dasar maupun Sekolah...
KUNINGAN (MASS) – Pengusulan tiga nama Calon Pj (Penjabat) Bupati Kuningan oleh DPRD, terindikasi tanpa melibatkan seluruh fraksi yang ada di lembaga tersebut. Tak...
KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...
KUNINGAN (MASS) – Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya gara-gara rapatnya selalu tertutup, kali ini Pansus “Gagal” Bayar dikabarkan sedang berangkat ke Bandung. Jadwal...
KUNINGAN (MASS) – Setelah berkali-kali diskor akhirnya pembentukan Pansus Gagal Bayar diketok palu. Itu setelah Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE mencabut skorsing sekitar...
KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih menjelaskan hasil pemanggilan TAPD Pemkab Kuningan soal gagal bayar atau tunda proyek APBD...
KUNINGAN (MASS) – Sampai Jumat (30/12/2022) malam, beberapa pelaksana proyek pemerintah mengaku belum dibayar, meski kontraknya sudah habis. Menuntut hak, nampak para pelaksana proyek...
KUNINGAN (MASS) – Belakangan banyak keluhan soal proyek-proyek pemerintah yang belum dibayar. Kabarnya, yang didanai Banprov termasuk yang belum dilunasi. Hal itu dijawab Bupati...
KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan eksekutif oleh pimpinan DPRD justru menuai kritik dari anggota komisi 3 DPRD Kabpaten Kuningan, H Yudi Budiana S H (F-Golkar)....
KUNINGAN (MASS) – Dede Sembada yang masuk keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan akhirnya mau buka suara kaitan dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia...
KUNINGAN (MASS) – Selain tunjangan 2021 dirapel tiga bulan, tunjangan ASN ditahun 2022 ternyata turun. Penyesuaian penghasilan ASN tidak seirama dengan penyesuaian penghasilan anggota...
KUNINGAN (MASS) – Ditengah situasi pandemi yang juga belum mereda, kabar mengejutkan datang dari gedung wakil rakyat. Pada tahun 2022 penghasilan mereka akan mendapatkan...
KUNINGAN (MASS) – Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kuningan, Senin (18/10/2021) sore mendatangi gedung DPRD Kuningan. Bukan untuk aksi unjuk rasa, namun mereka hendak...
KUNINGAN (MASS) – Ketersinggungan Ketua Fraksi Golkar, H Yudi Budiana ditanggapi bijak oleh Akademisi Kuningan, Suwari Akhmaddhian. Setelah mengucapkan terima kasih atas kritik dan...
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan seorang Akademisi, Suwari Akhmaddhian membuat Ketua F-Golkar, H Yudi Budiana tersinggung. Salah satunya, kalimat ‘mengganggu konsentrasi BK’ yang dilontarkan oleh...
KUNINGAN (MASS) – Ketidakhadiran Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna Internal Selasa (20/10/2020) malam rupanya bukan hanya karena punya agenda partai. Kepada kuninganmass.com Rabu (21/10/2020),...
KUNINGAN (MASS) – Semasa jadi ketua partai dua periode, H Yudi Budiana SH mengalami dua kali Musda dengan pemilihan. Ujungnya, rival Yudi loncat pagar...
KUNINGAN (MASS) – Kejari Kuningan kembali melakukan pemanggilan kepada para Kepala UPT KB atau sekarang berubah namanya menjadi UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan...
KUNINGAN (MASS)- Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat bantuan kendaraan operasional Metrologi Legal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga kendaraan...
KUNINGAN (MASS) – Sejak dulu sejarah dan kultur Golkar adalah pendukung pemerintah. Tapi bukan berarti mendukung sepenuhnya. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Golkar, H...
KUNINGAN (MASS) – Tujuh anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Golkar terbebas dari kasus perselingkuhan, poligami dan perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Ini ditegaskan...
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana SH membenarkan rencana Nana Rusdiana (orang dekat M Ridho Suganda) yang mau nyaleg...
KUNINGAN (MASS) – Saat ditanya strategi kampanye berikutnya usai kampanye akbar, Ketua Setgab Paslon Dudy-Udin menegaskan ketidakinginannya untuk menggelar dangdutan. Justru seperti yang dilakukannya...
KUNINGAN (MASS) – Lantaran putusan sudah inkrah, H Yudi Budiana SH selaku ketua Timses Paslon Dudy-Udin berani buka-bukaan soal kasus money politics yang membuat...
KUNINGAN (Mass) – Mundurnya salah seorang kader Partai Golkar, dr Toto Taufikurohman Kosim mendapat respon langsung dari H Yudi Budiana SH selaku ketua DPD...
KUNINGAN (Mass) – Sejumlah kritikan terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, dituangkan pula pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati...
