Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Soal Usulan Pj Bupati, Fraksi Golkar Merasa Dilecehkan

KUNINGAN (MASS) – Pengusulan tiga nama Calon Pj (Penjabat) Bupati Kuningan oleh DPRD, terindikasi tanpa melibatkan seluruh fraksi yang ada di lembaga tersebut. Tak heran jika Fraksi Golkar yang diketuai H Yudi Budiana SH merasa dilecehkan atas pengusulan itu.

“Sebelum ada pengusulan, kami pernah mengikuti rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi membahas materi lain. Di forum itu kami tanyakan bagaimana dengan Pj Bupati. Dijawab oleh salah seorang pimpinan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut di forum lain. Tapi faktanya sampai sekarang mana, gak ada,” kata Yudi dengan nada tinggi, Kamis (16/11/2023).

Rapim tersebut tanpa kehadiran Nuzul Rachdy selaku ketua dewan karena sedang berada di Singapura. Menurut Yudi, entah rapat via telepon atau via zoom meeting, tiba-tiba pimpinan dewan mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati. Lantaran pengusulan tanpa dibicarakan terlebih dulu dengan fraksi sesuai janji maka pihaknya merasa dilecehkan.

“Bahkan ada juga fraksi lain yang mempertanyakan hal itu tapi tidak digubris oleh pimpinan dewan. Ini kok seolah kewenangan mutlak ada di pimpinan. Kalau begitu, ya semua persoalan selesaikan saja oleh pimpinan saja,” ketus Yudi.

Sebagai sarjana hukum dan juga mantan ketua dewan periode lalu, Yudi mengupas Permendagri 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Walikota. Di Pasal 9 disebutkan bahwa Pengusulan Pj Bupati dilakukan oleh DPRD melalui Ketua DPRD kabupaten.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Bunyinya kan jelas, dilakukan oleh DPRD. Berati kan lembaga yang direpresentasikan melalui fraksi. Kami tak pernah dilibatkan, apalagi anggota. Jangan disempil-sempil bahwa itu kewenangan ketua saja. Pemahaman saya, tak mungkin semua anggota dewan menandatangani. Pasti melalui ketua,” jelasnya.

Sejatinya, imbuh Yudi, minimal pimpinan fraksi diajak bicara dalam pengusulan tersebut. Bila perlu dibanmuskan (Badan Musyawarah DPRD). Tapi ternyata tidak ada pembahasan khusus di banmus, terlebih membicarakannya dengan pimpinan fraksi.

“Gak mesti paripurna sih karena tidak disebutkan Keputusan DPRD. Tidak juga disebutkan Keputusan Pimpinan DPRD. Itu hanya bentuk surat pengusulan. Tapi ini menimbulkan asumsi seolah-olah telah dibahas fraksi. Kami tidak tau, tiba-tiba ada 3 orang saja,” tandasnya.

Apakah berarti usulan tersebut cacat hukum? Yudi tidak bisa memvonisnya lantaran di permendagrinya pun tidak jelas. Namun sejatinya, kata Yudi, sesuatu yang bersifat strategis perlu membicarakannya dengan semua fraksi. Jangan hanya diantara pimpinan dewan saja.

“Memangnya lembaga ini semua dikuasai oleh pimpinan? Jangan cuma kalau ada masalah, fraksi diajak bicara. Gak fair dong. Katanya collectif collegial,” sindirnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yang membuat dia lucu, muncul nama Indra di salah satu kandidat Pj Bupati. Hal itu patut dipertanyakan. “Indra itu siapa? Harusnya yang diusulkan itu orang kita sendiri. Yang kita kenal sendiri,” ucapnya.

Sebagai orang pusat, imbuh Yudi, mestinya Indra dibiarkan untuk bermain di atas. Kecuali ada orang Kuningan yang bertugas di kemendagri dan minimalnya tahu kondisi Kuningan.

Ia mengkhawatirkan, muncul penilaian publik bahwa dewan ceroboh dalam pengusulan tersebut. Yudi menegaskan, tidak ada kewenangan eksekutif atau bupati untuk mengusulkan.

“Ini pure (murni) kewenangan DPRD sebagai representasi rakyat. Harusnya, yang diusulkan itu orang yang tau Kuningan atau pejabat Kuningan. Masa sih gak ada. Kalau pak Deni dan pak Ofik, kami apresiasi. Tapi kalau Indra ini siapa? Kan aneh lembaga DPRD dibikin mainan dengan mengusulkan orang yang kita sendiri gak tau,” kata Yudi.

Jika fraksi dilibatkan, tambah Yudi, minimalnya fraksi-fraksi akan meminta nama-nama kandidat untuk datang ke dewan. Mereka akan dipinta untuk bicara soal Kuningan, mempresentasikan di depan tentang mau diapakan Kuningan dengan kondisi gagal bayar kemarin. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Dari tiga nominator Pj Bupati, mulai dari Indra Purnama MSi, Dr H A Taufik Rohman dan Dr H Deni Hamdani, yang...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Berbeda dengan Fraksi Golkar, PPP dan PKS, khusus untuk Fraksi Demokrat dan PAN terkesan cuek merespon polemik usulan calon Pj Bupati....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kuningan, bersilaturahim kerumah Sekda Kuningan, DR. H. Dian Rahmat Yanuar, M.Si, Minggu (20/11/2023). Kunjungan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya dalam pelaksanaan mutasi dadakan dan terbatas, pada proses pengusulan calon Pj Bupati pun dinilai terkandung Drakor (Drama Korea). Penilaian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Acep Purnama sendiri mengaku tidak kenal sosok bernama Indra Purnama (pejabat kemendagri), yang diusulkan menjadi salah satu calon Pj Bupati...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski tidak masuk daftar calon Pj Bupati usulan Ketua DPRD Kuningan, salah seorang Kader PKB, Susanto, meminta agar Sekda Dr H...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mendengar namanya diajukan untuk menjadi salah satu calon Pj Bupati, Dr A Taufik Rohman yang kini menjabat kepala BPKAD tidak memperlihatkan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekda Kabupaten Kuningan Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, nampak tetap ceria meski tak diusulkan jadi Pj Bupati oleh DPRD Kabupaten...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengusulan 3 nama calon Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya Acep-Ridho pada 4 Desember 2024 mendatang, jadi sorotan. Pasalnya,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan pada tanggal 26 Oktober 2023 telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati Kuningan masa jabatan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada Bulan Desember 2023 mendatang, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Acep-Ridho, bakal lengser dari jabatannya. Nantinya, kekosongan jabatan Bupati tersebut, akan diisi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya gara-gara rapatnya selalu tertutup, kali ini Pansus “Gagal” Bayar dikabarkan sedang berangkat ke Bandung. Jadwal...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah berkali-kali diskor akhirnya pembentukan Pansus Gagal Bayar diketok palu. Itu setelah Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE mencabut skorsing sekitar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan eksekutif oleh pimpinan DPRD justru menuai kritik dari anggota komisi 3 DPRD Kabpaten Kuningan, H Yudi Budiana S H (F-Golkar)....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kuningan, Senin (18/10/2021) sore mendatangi gedung DPRD Kuningan. Bukan untuk aksi unjuk rasa, namun mereka hendak...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketersinggungan Ketua Fraksi Golkar, H Yudi Budiana ditanggapi bijak oleh Akademisi Kuningan, Suwari Akhmaddhian. Setelah mengucapkan terima kasih atas kritik dan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan seorang Akademisi, Suwari Akhmaddhian membuat Ketua F-Golkar, H Yudi Budiana tersinggung. Salah satunya, kalimat ‘mengganggu konsentrasi BK’ yang dilontarkan oleh...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketidakhadiran Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna Internal Selasa (20/10/2020) malam rupanya bukan hanya karena punya agenda partai. Kepada kuninganmass.com Rabu (21/10/2020),...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Semasa jadi ketua partai dua periode, H Yudi Budiana SH mengalami dua kali Musda dengan pemilihan. Ujungnya, rival Yudi loncat pagar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejak dulu sejarah dan kultur Golkar adalah pendukung pemerintah. Tapi bukan berarti mendukung sepenuhnya. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Golkar, H...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tujuh anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Golkar terbebas dari kasus perselingkuhan, poligami dan perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Ini ditegaskan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana SH membenarkan rencana Nana Rusdiana (orang dekat M Ridho Suganda) yang mau nyaleg...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Saat ditanya strategi kampanye berikutnya usai kampanye akbar, Ketua Setgab Paslon Dudy-Udin menegaskan ketidakinginannya untuk menggelar dangdutan. Justru seperti yang dilakukannya...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Lantaran putusan sudah inkrah, H Yudi Budiana SH selaku ketua Timses Paslon Dudy-Udin berani buka-bukaan soal kasus money politics yang membuat...

Politics

KUNINGAN (Mass) – Mundurnya salah seorang kader Partai Golkar, dr Toto Taufikurohman Kosim mendapat respon langsung dari H Yudi Budiana SH selaku ketua DPD...

Advertisement