Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Terkait Bansos, Ketua Apdesi Usul Peran Agen Diganti Bumdes

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi kasus dugaan pembelian mobil dari dana bansos di Desa Jalaksana, Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kuningan, Linawarman SH mempunyai saran yang patut dipertimbangkan para pemangku kepentingan.

“Yang pertama, apapun kejadian di desa maka kewajiban kades lah yang harus tahu. Ya kita harus jemput bola,” ujar Linawarman mengawali pernyataannya, Sabtu (26/2/2022).

Selanjutnya, Nana—sapaan pendeknya—berharap semua desa di Kuningan bercermin dari kejadian Desa Jalaksana. Mungkin saja ada desa lain yang mengalami kasus yang sama, terutama menyangkut penitipan ATM.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“ATM itu seharusnya dipegang oleh masing-masing penerima. Toh peruntukannya sudah jelas ada aturannya. Tapi alangkah lebih baiknya, saya mengusulkan, agar e-warung atau agen itu perannya diganti sama Bumdes,” ungkapnya.

Baca juga : https://kuninganmass.com/atm-dan-pin-dititipkan-dana-bansos-diduga-dibelikan-mobil/

Pergantian peran dari agen ke Bumdes, diyakini oleh Nana akan lebih maksimal. Bumdes yang secara hirarki dibawah pemdes pun bakal hidup dan secara perputaran ekonomi itu ada.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Mohon pa bupati, dinsos, agar ada evaluasi atas kejadian di Jalaksana. Bansos itu harus betul-betul tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat,” pinta Linawarman.

Menanggapi aturan baru penyaluran bansos lewat kantor pos yang tanpa ATM, dana bansos dicairkan secara cash namun tetap harus diambil oleh masyarakat. Ketika masyarakat diberikan pengertian oleh desa bahwa uang itu harus dibelanjakan di e-warung atau bumdes kalau usulannya diterima, maka dia yakin masyarakat pun akan mau.

“Kecuali kalau di kantor posnya pakai ATM, saya gak tahu. Tapi sepengetahuannya saya di kantor pos gak pakai ATM,” ucapnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Baca juga : https://kuninganmass.com/agen-bansos-jalaksana-ceritakan-kronologis-pembelian-mobil/

Terkadang, sambung Nana, ada perangkat yang mengantar masyarakat lantaran dipinta. Itulah menurut dia yang akan jadi dilema. Karena terkadang pula ada masyarakat yang memberikan imbalan kepada perangkat meskipun tidak dipinta.

“Kadang hal itu dibesar-besarkan padahal mereka tidak meminta. Diekspos di media seolah ada penyunatan. Saya kira pers juga harus mengerti keadaan bahwa tak ada niatan untuk memotong dari desa atau apapun. Tapi masyarakat dengan ikhlas memberi untuk uang bensin misalnya 10 ribu, saya kira wajar 10 ribu mah,” kata Nana.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Baca juga : https://kuninganmass.com/atm-dan-pin-dititipkan-ketua-komisi-iv-baru-tahu/

Perihal banyaknya bansos, termasuk PKH, diakuinya memang bertumpuk. Kadang satu orang mendapatkan PKH, BPNT dan BLT dari dana desa. Seperti benang kusut. Ketika ada komplen, kerap tidak tahu jawabannya. Termasuk kades juga tidak tahu. Dari sinilah dibutuhkan peran dan fungsi Dinsos untuk melakukan sosialisasi.

“Contoh, ada warga yang tadinya tidak dapat, kemudian dapat, itu biasanya masyarakat lain jadi suudzon. Mereka bertanya-tanya. Nah ini harus ada jawaban yang tidak dikarang atau asal jeplak. Kalau dari dinsos pasti kan jawabannya jelas tidak dikarang, kenapa permasalahan itu terjadi,” tuturnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ketika penjelasan di Desa A berbeda dengan Desa B, maka akan memunculkan kecurigaan bahwa ada permainan dalam penyaluran bansos. Karena tidak satu kata alias jawabannya tidak seragam. Disitulah menurut Nana dibutuhkan peran dinsos untuk melakukan sosialisasi lebih maksimal agar tidak terjadi saling curiga.

Baca juga : https://kuninganmass.com/jangan-main-main-dengan-bansos/

Kalau penyaluran dana BPNT lewat kantor pos, bagaimana dengan PKH dan bantuan lainnya yang masih menggunakan ATM? Linawarman mengatakan, dalam penyaluran bansos ia berharap jangan sampai menumpuk melainkan dipecah di beberapa bank atau kantor pos. Itu tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Yang penting ATM gak dititipkan. Biar ku masyarakat, da moal leungit. Kalau ada yang tidak mengerti transaksi ATM, mungkin ada yang mengantar, takut salah. Perangkat atau siapa, anaknya mungkin. ATM dititipkan itu jelas salah,” tukas Nana yang bertitel sarjana hukum itu. (deden)      

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Hasil penelitian Litbang Kompas terkait temuan money politik dalam Pilpres 2024 dengan skema bantuan sosial (Bansos) cukup mengejutkan banyak pihak. Menurut...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Salah satu usulan Forum Kyai dan Akademisi Kabupaten Kuningan Peduli Bangsa, adalah mendesak penundaan pemberian Bansos. Hal itu, tertuang dalam aalah...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Program bantuan sosial yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi Pemilih yang memberikan efek tertentu. Dalam masa kampanye Pilpres maupun Pileg...

Village

KUNINGAN (MASS) – Dalam wawancara eksklusif dengan podcast Kuningan Mass di saluran YouTube, Ketua APDESI DPC Kuningan, Hj Henny Rosdiana, berbicara tentang program kedepan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebuah video di Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang memperlihatkan pertemuan warga desa dan aparat pemerintahan desa, ricuh. Bahkan, dalam pertemuan berjumlah massa...

Business

KUNINGAN (MASS) – Bos Puspita Cipta H Rokhmat Ardiyan (HRA) memborong produk-produk Bumdes senilai Rp 300juta untuk diperkenalkan kepada khalayak luas. Borong produk itu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sejatinya, Bansos (Bantuan Sosial) merupakan program untuk membantu kalangan masyarakat. Namun nyatanya, banyak desa yang “kisruh” gara-gara Bansos. Hal itu, banyak...

Headline

KUNINGAN (MASS) –  Aksi demonstrasi kembali terjadi dengan salah satu sebabnya adalah Bansos. Kali ini, kejadiannya di Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi. Masyarakat, berbondong-bondong mendatangi...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial, M. Hadis, mengakui bahwa selama ini banyak bantuan sosial di Kabupaten Kuningan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda, menyayangkan adanya indikasi penyewengan dana oleh...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kecurigaan masyarakat soal dana bansos yang diduga digelapkan oleh agen BNI di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang hingga membuat kehebohan, direspon oleh...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kuningan, Neli Marlina, angkat bicara mengenai problematika bansos di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Rabu (20/9/2023)....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pendamping PKH Kecamatan Ciawigebang, Toto Suharto angkat bicara soal keributan di Kantor Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Senin (18/9/2023) siang tadi....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Terjadi keributan antara masyarakat dan pengelola bansos saat mediasi permasalahan distribusi bansos di Kantor Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang pada Senin...

Village

KUNINGAN (MASS) – Ketua Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Kuningan, H Linawarman, bakal “pensiun” atau mengakihiri masa jabatannya di Apdesi, tahun 2023 ini....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan angkat bicara soal cek cok Waduk Darma yang melibatkan Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat....

Social Culture

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 751 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) se-Kecamatan Kuningan menerima 1 karung beras berisi 10 kg bantuan dari Kemensos RI. Beras bantuan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Situasi politik di Desa Karangbaru Kecamatan Ciwaru terus memanas sejak kejadian pada pertengan Februari kemarin. Setelah sebelumnya dikejutkan dengan dua oknum...

Government

KALIMANGGIS (MASS) – Penerima bantuan sosial di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis mempertanyakan kenapa isi bansos, dirasanya tidak sesuai. Hal itu, diutarakan salah satu dari...

Headline

JAPARA (MASS) – Di Desa Citapen Kecamatan Japara terjadi pemotongan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan program sembako sebesar Rp100 ribu....

Government

KUNINGAN (MASS) – Masyarakat mengeluhkan mengenai ketidaksinkronan data penerima Bantuan Langsung Bahan Bakar Minyak (BLT BBM). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas BLT Dendhy...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Kementrian Sosial (Kemensos) mengeluarkan Aplikasi Cek Bansos, salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki kesalahan data penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Baik...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain melalui alamat website https://cekbansos.kemensos.go.id/, cara mengecek apakah kita termasuk penerima manfaat atau tidak, bisa juga dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos....

Social Culture

KUNINGAN (MASS) – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan program sembako sudah mulai disalurkan sejak 13 September. Berdasarkan keterangan dari...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mulai dilakukan per tanggal 12 September. Bantuan tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah resmi adanya pengalihan subsidi bahan bakar, serta kenaikan harga BBM, Presiden RI Ir Jokowi melalui Mensos Tri Rismaharini, menjanjikan bansos...

Government

JAKARTA (MASS) – Setelah sebelumnya wacana naiknya BBM dianggap batal, ternyata niat pemerintah mengalihkan subsidi tetap berjalan. Kenaikan BBM akibat pengalihan subsidi itu, diumumkan...

Social Culture

DARMA (MASS) – Setelah sebelumnya tersiar kabar beberapa waktu lalu bahwa kartu BPNT dan PKH dipegang oleh agen e-waroeng bukan di penerima, Kepala Desa...

Advertisement