Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Meskipun pada APBD-P 2018 yang baru saja diketok palu terdapat alokasi untuk pokir (pokok-pokok pikiran dewan), namun tidak menjamin besarnya peluang bagi caleg incumbent untuk menang. “Enggak lah, yang kemarin (pileg 2014, red) juga banyak yang gak jadi meskipun dapat pokir. Itu (pokir) gak jadi tolak ukur,” kata Ketua DPRD Kuningan, Rana … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Jika dibandingkan dengan pileg 2014 lalu, jumlah anggota DPRD Kuningan yang maju kembali lebih banyak. Ketika sebelumnya hanya 35 orang, sekarang mencapai 41 orang berstatus caleg incumbent. Lantaran 41 orang mencalonkan kembali, maka tersisa 9 orang. Dari 9 orang tersebut, 2 diantaranya mencalonkan anggota DPRD Provinsi Jabar. Kedua orang itu yakni Aripudin … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Karena akan mencalonkan kembali menjadi wakil rakyat dari dapil 3, akhirnya Wakil Bupati Dede Sembada harus mundur dari jabatan wabup yang sudah diembannya sejak akhir bulan Desember 2016. Adapun SK Pemberhentian sebagai Wabup akan diterima oleh Desem per hari ini alias Selasa di Bandung. Sesuai aturan penetapan DPT Pileg adalah tanggal 20 September, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Isu Dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Dewan yang dulu beristilah Dana Aspirasi mendapat penjelasan Ketua DPRD, Rana Suparman. Ia menegaskan, itu bukan minta jatah melainkan dewan menjalankan fungsi budgetingnya sekaligus merealisasikan sumpah jabatan. “Bukan minta jatah pokir, DPRD ada fungsi budgeting. Kita rekomendasikan kegiatan yang merupakan permintaan masyarakat,” kata Rana, baru-baru ini. Pokir … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Tuntutan mahasiswa KAMMI Kuningan soal melemahnya rupiah, Senin (10/9/2018), direspon para wakil rakyat. Mereka kompak menandatangani petisi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penandatanganan tersebut diawali oleh Hj Kokom Komariyah dari F-PKS atas permintaan Ketua DPRD, Rana Suparman. Lalu dilanjutkan oleh para ketua F-Gerindra, PAN, Demokrat, PDIP, Golkar dan PKB. Setelah itu, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kalau saja ajuan dana pokir per orang Rp100 juta maka APBD yang akan terkuras mencapai Rp5 milyar. Ketika kondisi APBD sekarang terkikis oleh cicilan utang BPJS warisan bupati lama, tak heran jika sejumlah pengamat menyayangkan. “Kemarin kan sudah ada dana pokir Rp300 juta per orang. Mekanismenya biasa, masuk program di dinas. Kalau … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Perubahan APBD 2018 yang kini tengah digodok jadi sorotan seorang pemerhati hukum dan pemerintahan, Abdul Haris SH. Kalau ada ajuan dana pokir ia meminta agar eksekutif menolaknya. “Sekarang itu APBD kita lagi prihatin semenjak punya utang 89 milyar. Masa mau ada pokir lagi. Sudahlah serahkan saja pada dinas terkait,” pinta Haris, Jumat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Para wakil rakyat menjalankan agendanya ke luar kota ditengah suasana agustusan. Baru juga pulang dari Bandung, sekarang sudah berangkat lagi ke Jawa Tengah. Pekan kemarin, seluruh anggota dewan ke Bandung selama 3 harian guna mengikuti bimtek. Mulai Rabu sampai Jumat. Kapasitas mereka lebih ditingkatkan lagi agar optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Menyikapi Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang terkatung-katung, Ketua DPRD Rana Suparman SSos angkat bicara. Ia mengatakan, pimpinan dewan wajar kalau berhati-hati terutama menyangkut persoalan hukum. “Bagi saya dan unsur pimpinan dewan, bukan menghambat. Materi (hasil pembahasan) dari pansus pun belum datang ke kami kok sudah vonis pimpinan. Wajar kalau pimpinan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Selain tuduhan menghambat pembangunan, Pansus RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) juga dituding terbelah menjadi 2 faksi. Dari 13 personil pansus, satu kelompok pro terhadap terhadap penetapan segera, satu kelompok lagi kontra. Namun Sekretaris Pansus, Rudi O’ang Ramdhani membantahnya. Ia menegaskan, DPRD bulat dengan semangat ingin segera menetapkan Raperda RDTR menjadi Perda. “Kita … Baca Selengkapnya