RT RW Boleh Hadiri Kampanye dengan Syarat

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mengingatkan kepada ketua RT dan RW untuk tidak ikut memobilisasi massa saat kampanye. ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu no 28 tentang pengawasan kampanye. “Dalam Perbawaslu 28 pasal 6 memang diatur perihal larangan RT RW untuk terlibat dalam kampanye,” ujar Komisioner Bawaslu Kuningan Divisi pengawasan Humas dan Hubungan Antarlembaga, … Baca Selengkapnya

Bawaslu Kuningan Gelar Rakernis Pengawasan

KUNINGAN (MASS) – Demi menajamkan pengetahuan pengawasan selama kampanye, Bawaslu Kabupatenb Kuningan kembali menggelar rapat Kerja teknis. Selain pengawasan, Rekernis yang digelar di Montana Hotel Sangkanurip Senin (15/10/2018) ini juga membahas mengenai mekanisme penindakan pelanggaran Pemilu. Rakernis diikuti oleh ketua dan anggota Panwascam se Kabupaten Kuningan. Hadir Kordiv Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi … Baca Selengkapnya

Kalau Melanggar, Caleg atau Capres Dipenjara 2 Tahun dan Dicoret

KUNINGAN (MASS) – Peserta pemilu baik capres-cawapres, parpol, caleg, calon DPD dan tim kampanye perlu memperhatikan larangan kampanye penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sebab larangan tersebut berkonsekuensi hukum mulai dari ancaman penjara sampai pembatalan peserta pemilu. “Polemik yang saat ini berkembang terkait dengan aturan yang tidak pernah berubah. Dari pemilu ke pemilu, … Baca Selengkapnya

815 Almarhum “Disuruh” Milih

KUNINGAN (MASS) – Selain ganda, rupanya data pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2019 masih “kacau”. Pasalnya, pada data itu terdapat nama pemilih yang sudah almarhum. “Hasil pencermatan kami ada 815 nama pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Masa almarhum “disuruh” milih,” ungkap Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan. Itu disebutkan Jalil pada Pleno pencermatan … Baca Selengkapnya

815 Almarhum "Disuruh" Milih

KUNINGAN (MASS) – Selain ganda, rupanya data pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2019 masih “kacau”. Pasalnya, pada data itu terdapat nama pemilih yang sudah almarhum. “Hasil pencermatan kami ada 815 nama pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Masa almarhum “disuruh” milih,” ungkap Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan. Itu disebutkan Jalil pada Pleno pencermatan … Baca Selengkapnya

Soal Pemilih Ganda, KPU Bicara Begini

KUNINGAN (MASS) – Data yang dikeluarkan Bawaslu terkait pemilih ganda dan pemilih dengan NIK luar Kuningan, dijawab oleh KPU Kuningan. Menurut lembaga penyelenggara pemilu ini, itu masih bersifat dugaan. “Itu data dari Bawaslu RI. Data pemilih yang ditempelkan oleh PPS berdasarkan perjalanan rapat pleno rekapitulasi di semua jenjang/tingkatan, gak masalah,” kata salah seorang Komisioner KPU … Baca Selengkapnya

Pemilih Ganda dan Pemilih dengan NIK Luar Kuningan Banyak Sekali

KUNINGAN (MASS) – Dugaan keteledoran KPU Kuningan dalam menjalankan tugasnya perihal data pemilih diungkap oleh Bawaslu Kuningan. Ternyata badan pengawas tersebut menemukan banyaknya pemilih ganda untuk Pemilu 2019 nanti. Bahkan ditemukan pula banyaknya orang dengan NIK luar Kuningan yang terdata. Dari temuan Bawaslu tercatat sedikitnya 14.744 yang masuk data pemilih ganda. Sedangkan orang dengan NIK … Baca Selengkapnya

Data Partisipasi Masyarakat sejak Pemilu 1955

KUNINGAN (MASS) – Data partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia, dari pemilu ke pemilu menunjukan tren menurun. Ini diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Uniku, Haris Budiman SH MH MM saat jadi pembicara sosialisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran pilkada di Hotel Montana, Kamis (23/8/2018). Dalam mengawali materinya ia menunjukan tabel angka partisipasi masyarakat sejak pemilu 1955 silam … Baca Selengkapnya

Caleg Boleh Keluarkan Dana Kampanye Sebesar Ini

KUNINGAN (MASS) – Pada Pileg dan Pilpres 2019 nanti, besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan cukup fantastis. Untuk perorangan batasan maksimalnya mencapai Rp2,5 milyar. “Dana maksimal perorangan sebesar Rp2,5 milyar. Sedangkan lembaga maksimal Rp25 milyar. Yang kecil itu untuk calon anggota DPD, batasan maksimal perorangannya Rp750 juta, sedangkan lembaganya Rp1,5 milyar,” sebut Abdul Jalil Hermawan, … Baca Selengkapnya

Saking Banyaknya Warga Tak Punya e-KTP, 2.500 Suket Diterbitkan saat Pencoblosan

KUNINGAN (MASS) – Banyaknya warga Kuningan yang belum berKTP elektronik menyimpan masalah tersendiri. Bercermin pada Pilbup dan Pilgub 2018, sedikitnya 2.500 Suket (Surat Keterangan) diterbitkan oleh Disdukcapil pada hari hari pencoblosan. Ini terungkap pada acara Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran pada Pilkada 2018, yang digelar Bawaslu Kuningan di Hotel Montana Sangkanurip, Kamis (23/8/2018). Menurut … Baca Selengkapnya