Pansus Tunda Bayar Sempat “Kadaluarsa”

KUNINGAN (MASS) – SK personalia dan tugas Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, ternyata sempat “kadaluarsa”. Pasalnya, dalam SK pimpinan, tugas Pansus harusnya bisa selesai pada 21 Maret 2023 lalu. Hal itu, disampaikan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, kala diwawancarai pada Rabu (12/4/2023) kemarin. “Harusnya Pansus kalo mau memperpanjang mengajukan surat, ini nggak, maka saya … Baca Selengkapnya

Berdampak Pada Pembangunan, Pansus Gagal Bayar Harus Transparan

KUNINGAN (MASS) – Setelah banyaknya aspirasi masyarakat ke Partai Golkar melalui para kader dan petingginya soal Gagal Bayar APBD TA 2023, Pengurus DPD dan anggota Fraksi Golkar menggelar pembahasan dan kajian. Dari pembahasan itu, baik pengurus maupun fraksi menyimpulkan bahwa Pansus Gagal Bayar itu perlu dilaksanakan. Hal itulah kenapa akhirnya Golkar menjadi salah satu partai … Baca Selengkapnya

Acep Akui Punya Tanah di Sekitar Rute JLTS

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH mengakui dirinya memang punya tanah di sekitar area yang akan jadi rute Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS). Hal itu dikatakan Acep, sesaat setelah mengesahkan APBD TA 2023 akhir November lalu. Acep, menjawab hal tersebut saat ditanya perihal nomenklatur 5.201 (rencana pembebasan lahan untuk JLTS) dalam … Baca Selengkapnya

Kritisi APBD TA 2023, Wapresma Unisa Curiga Soal JLTS

KUNINGAN (MASS) – Wakil Presiden Mahasiswa Unisa Meiliawati Lestari, turut angkat bicara soal pengesahan APBD TA 2023 yang baru saja di-Paripurnakan pada akhir bulan November 2022 kemarin. Mei, sapaan akrabnya, menyebut secara khusus ada poin yang mengganjal dan masih bisa diperdebatkan. Apalagi, dalam Sidang Paripurna kemarin pun, ada 4 fraksi yang menolak nomenklatur tersebut. Nomenklatur … Baca Selengkapnya

Rapat Paripurna, Fraksi Kompak Tolak Pembebasan Lahan JLTS

KUNINGAN (MASS) – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan, nampak kompak menyetujui APBD TA 2023 dengan catatan yang sama, menolak nomenklatur 5201. Fraksi yang dimaksud, adalah F-PKS, F-Golkar, F-Demokrat, serta F-PPP. Otomatis, yang menyetujui tanpa catatan hanya F-PDIP, F-PKB serta F-PAN dan F-Gerindra dengan penekanan penyerapan. Adapun, nomenklatur 5201 yang dimaksud adalah belanja modal (pembebasan) tanah … Baca Selengkapnya

Sempat Diundur, Rapat Paripurna Dimulai Setengah 9 Malam

KUNINGAN (MASS) – Terus diundurnya agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, sempat membuat orang bertanya-tanya akan terlaksana atau tidak pada hari ini, Rabu (30/11/2022). Hal itu wajar, mengingat belakangan “suasana” politik di DPRD tentang beberapa program yang dicanangkan pada tahun 2023 mendatang, cukup terbelah. Beberapa fraksi, sempat disebut-sebut tidak sepakat atas beberapa poin. Terpenuhinya “qourum” … Baca Selengkapnya