KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan Rany Febriani SS M Hum mengatakan bahwa soal istri bupati ikut program sertifikat tanah gratis, adalah soal kepantasan.
Hal itu, diutarakanya sesaat setelah berkomunikasi dengan Ketua BPN, saat menghadiri sebuah acara, Kamis (13/10/2022) kemarin.
“Tapi sebetulnya program itu memang untuk warga negara indonesia siapapun itu. Tapi apa ya, ceuk bahasa sunda mah payus hnteu na,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut, sesaat setelah meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) GRHA Linggarjati.
Meski begitu, Rany menerangkan bahwa pihaknya nanti akan melakukan pembahasan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait.
“Tapi ya nanti saya rapat RDP dulu dengan BPN, dengan komisi 1, saya mau membahas ini,” sebut Rany.
Seperti yang diketahui, sebelumnya ajuan perihal istri bupati Hj Ika Purnama ikut dalam program pembuatan sertifikat tanah gratis, menuai banyak komentar.
Pasalnya, 9 bidang tanahnya Hj Ika Purnama yang tersebar di 3 kecamatan seperti Kadugede, Ciniru dan Hantara diajukan dari Diskopdagperin. (eki)
KUNINGAN (MASS) – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang menyajikan 2 agenda pada Selasa (8/7/2025) siang ini, berlangsung cepat. Pasalnya, dua agenda yang...
KUNINGAN (MASS) – Kebijakan Kamus Pokir (Pokok-pokok pikiran) DPRD Kabupaten Kuningan, dikiritik keras oleh pengamat beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, kebijakan Kamus Pokir ini...
KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan antara PPP dan Partai Demokrat, Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan, mengkritisi 10 program unggulan Bupati dan Wakil...
KUNINGAN (MASS) – Ketua Dewan Nuzul Rachdy SE alias Zul, nampak absen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang digelar Jumat (14/7/2025) siang ini....
KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Dr H Budi Alimudin M Si MH, angkat bicara terkait polemik sertifikat...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Desa Cengal, Kecamatan Japara, memberikan penjelasan terkait polemik sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum diterima...
KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti penggunaan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2024 berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, yang seperti diketahui berujung...
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, dikabarkan masih sakit hingga hari ini, Jumat (20/6/2025) pagi. Lantaran sakit, Zul, sapaan akrabnya...
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mendoakan Egis Sugianto SE MM menjadi Lurah Cigintung Kecamatan Kuningan secara definitive, bukan hanya...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencanakan perubahan pembiayaan dengan pinjaman daerah jangka panjang dan jangka pendek. Hal itu dibacakan Bupati Dr H Dian...
KUNINGAN (MASS) – Beberapa hari sebelumnya jamparing melakukan survei terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani)....
KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (2/6/2025) siang kemarin, sejumlah massa gabungan dari LSM dan Ormas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggelar audiensi. Giat...
KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan kembali menyuarakan suara nurani rakyat. Setelah sebelumnya melakukan audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)...
KUNINGAN (MASS) – Menyikapi pemberitaan di media cetak atau elektronik terkait isu-isu perselingkuhan ataupun nikih siri di kalangan pejabat publik setingkat anggota dewan yang...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Desa Patalagan, Kecamatan Pancalang didemo warganya sendiri, Senin (19/5/2025) kemarin. Ternyata, aksi itu dilakukan karena masyarakat meminta hak sertifikat tanah...
KUNINGAN (MASS) – Polemik penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Panjunan yang beroperasi di wilayah Cinagara, Lebakwangi -Kuningan yang sempat mencuat kemarin, mengungkap bahwa sejumlah...
KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan secara resmi menyerahkan berkas PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKB,...
KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...
KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....
KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...
KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...
KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang...
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan nampak kaget dan balik bertanya saat dimintai tanggapan soal jalur Cisantana-Puncak, yang ternyata berada di sertifikat warga....
KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir...
KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan...
