Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Peringati Hari Agraria dan Tata Ruang, BPN Siap Kebut Terus Program PTSL

KUNINGAN (MASS) – Percepatan pendaftaran melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) menjadi hal yang paling ditekankan dalam Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2022, Senin (26/9/2022) kemarin.

Hal itu, disampaikan Kepala ATR/BPN Kuningan Surahman ST MH, membacakan sambutan Mentri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto di Kantor ATR/BPN Kuningan.

Mengusung tema “Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”, selain percepatan program PTSL, ada beberapa hal yang juga ditekankan.

“Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah. (Dan) dukung percepatan pembangunan IKN,” ucapnya.

Di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, ATR/BPN juga berkomitment untuk mewujudkan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan data base.

Dengan begitu, lanjutnya, akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, cepat, efektif dan efisien.

Lebih lanjut, dikatakanya secara nasional, dalam kurun waktu lima tahun, capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum adanya program PTSL.

Hingga saat ini, sudah 64,7% pendaftaran atau sekitar 81,6 juta bidang tanah. Targetnya, di tahun 2025 bisa mencapai 100% pendaftaran tanah.

Upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang, Senin (27/9/2022)

“Penting mengejar target PTSL, namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari,” ucapnya.

Dalam sambutan yang dibacakan Surahman, Mentri Hadi Thahjanto juga mengajak pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati/walikota, untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra-PTSL.

BPN juga meminta, pemerintah daerah bisa membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau penghapusan BPHTB, sehingga target tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar.

“Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB,” sebutnya. (eki)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kejadian tebing longsor dan menimpa ruas jalan utama pada hari ini, Kamis (10/11/2022) ternyata bukan hanya terjadi di jalur Situgede-Subang Kecamatan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya banyak menuai komentar, 9 bidang tanah istri bupati yang terdaftar dalam ajuan sertifikat gratis melalui program lintas sektor, kini...

Headline

KUNINGAN (MASS) – “Mungkin nanti ada pertanyaan, ibu Bupati pelaku UMKM bukan? mungkin ya akan ada pertanyaan seperti itu,” ujar Wakil Ketua DPRD H...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD H Dede Ismail, Politisi Gerindra, angkat suara terkait kabar yang belakangan santer beredar, 9 bidang tanah istri bupati...

Advertisement