Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Education

Penahanan Ijazah oleh Pihak Sekolah Melanggar Hukum

KUNINGAN (MASS) – Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka diselenggarakanlah pendidikan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sekolah yang menjadi tumpuan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga peradaban bangsa kedepan. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia yang kelak akan menentukan nasib masa depan dan peradaban bangsa Indonesia.

Tahun 2017, Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah medeklarasikan sebagai ‘Kabupaten Pendidikan’. Menjadi sebuah harapan besar dan cita-cita pendidikan yang terintegrasi, dinamis dan berkarakter akan segera terwujud pasca deklarasi kabupaten pendidikan di kabupaten paling timur Provinsi Jawa Barat ini. Untuk mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten pendidikan, tentu harus memperhatikan terkait kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada peserta didik yang harus dipenuhi dan diselsaikan.

Fakta yang ditemukan di lapangan, dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kuningan masih banyaknya penahanan ijazah oleh sekolah kepada peserta didik SMA/SMK sederajat yang telah lulus di tahun 2019 ataupun angkatan-angkatan sebelumnya. Banyaknya ijazah yang tertahan tidak hanya dari sekolah swasta, tapi juga dari sekolah negeri.

Kasus penahanan ijazah sebagian besar karena masalah perkonomian serta administrasi yang belum terpenuhi oleh siswa atau orangtua/wali dan rata-rata siswa yang tertahan ijazahnya berasal dari golongan ekonomi lemah. Sedangkan, ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan UUD 45 Pasal 31 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta Permen pasal 21 ayat 1 peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Penahanan ijazah tidak dibenarkan dan melanggar hukum pendidikan sebagaimana yang telah diatur. Bukan hanya saja mekanggar hukum, tetapi juga akan berdampak besar bagi keberlangsungan masa depan peserta didik dalam hal terhambatnya mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kasus penahan ijazah akibat permasalahan ekonomi harusnya tidak terjadi. Peran serta Disdikbud Kabupaten Kuningan sebagai eksekutor pendidikan dinilai harus segera mencari solusi terkait permaslahan tersebut. Sehingga terciptanya pelaksaan dan pelayanan pendidikan di Kuningan yang baik, maka akan menghantarkan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten pendidikan.***

Penulis: M. Sugiono

Ketua DPC GMNI Kuningan

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan baru saja menetapkan hasil seleksi calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terpilih yang akan bertugas pada Pilkada serentak...

Social Culture

KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana M Si, angkat bicara perihal wacana Kabupaten Angklung yang sempat disinggung eks...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pagelaran MTQ Kabupaten Kuningan memang sudah usai beberapa waktu lalu. Namun ternyata, keluhan peserta masih saja ada. Setelah sebelumnya keputusan KTIQ...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pagelaran MTQ ke-49 tingkat Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan di Kecamatan Darma baru-baru ini, menorehkan tuan rumah sebagai juara umum. Kecamatan Darma,...

Education

KUNINGAN (MASS) – Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) Kuningan menggelar audiensi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Selasa...

Education

KUNINGAN (MASS) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ternyata punya “Gerbang Berkah”. Jangan salah faham, gerbang ini bukan bangunan gerbang tembok seperti yang...

Education

KUNINGAN (MASS) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan yang dalam dua bulan belakangan dipimpin U Kusmana M Si, baru saja berhasil menyabet...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 612 calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan dalam Pemilu 2024 ditetapkan oleh oleh KPU Kabupaten Kuningan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT),...

Education

KUNINGAN (MASS) – Padamnya listrik secara tiba-tiba siang ini, Rabu (25/10/2023) di area PLN Kuningan, dikeluhkan civitas akademika terutama di Sekolah Dasar (SD). Pasalnya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pejabat baru Kadisdikbud Kabupaten Kuningan, U Kusmana S Sos M Si, angkat bicara perihal insiden gedung eks SDN 17 Kuningan yang...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 247 guru kepala sekolah tingkat TK, SD dan SMP se-Kabupaten Kuningan, resmi menerima SK dan penugasan hari ini, Kamis (10/8/2023)...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ir Sugiono Adi MM IPU, dari perusahaan Bandell Sidoarjo, menyampaikan klarifikasinya atas artikel opini yang dibuat Ketua Korakap, Dadang Abdullah beberapa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Para pejabat Kabupaten Kuningan, mulai dari Bupati H Acep Purnama SH MH, Wakilnya M Ridho Suganda SH M Si, serta jajaran...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada saat TPG (Tunjangan Profesi guru) dan TPP (Tunjangan Profesi Pegawai) cair, beda halnya dengan para THL (Tenaga Harian Lepas). Dalam...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (7/2/2023) besok, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kuningan berencana melakukan pemeliharaan listrik. Pemeliharaan itu, akan dilakukan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 7 dari total 8 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan, secara berbarengan mengusulkan Pansus soal Gagal Bayar Pemda pada APBD TA 2022....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kepada anggota dewan Kabupaten Kuningan yang terhormat, dalam Undang-undang sudah diatur bahwa DPR/DPRD mempunyai 3 hak istimewa yang diarahkan kepada eksekutif...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini pemerintah Kabupaten Kuningan sedang hangat dibicarakan oleh elemen masyarakat karena banyak persoalan yang sedang dihadapi. Dari kalangan pengangguran, pedagang,...

Headline

KUNINGaN (MASS) – Pasca memanggil TAPD Pemda Kabupaten Kuningan, Ketua Komisi 1 Rany Febriani (F-Demokrat) mengutarakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal gagal bayar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua TAPD sekaligus Sekda Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar menyebut penyelesaian gagal atau tunda bayar proyek Pemda, akan dihitung...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan kembali dipanggil legislatif. Hari ini, Jumat (20/1/2023), yang memanggil adalah Komisi 1. Nampak di...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ratusan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sudah dilantik pekan ini, Rabu (4/1/2023) kemarin di Hotel Horison – Cigandamekar. Sebanyak 160 anggota...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fenomena tunda bayar yang terjadi di lingkup Pemkab Kuuningan bukan hanya terjadi di sektor proyek, tapi juga sektor pendidikan khususnya dana...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan (F-PDIP) menyebut proyek pemerintah yang belum terbayar di Kabupaten Kuningan lebih pas disebut “tunda bayar”...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menuju Pemilu 2024 mendatang, persiapan demi persiapan penyelenggaraan Pemilu sudah terlihat. Hal itu ditunjukkan dengan kesiapan KPU, termasuk di Kabupaten Kuningan....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati M Ridho Suganda membantah adanya kabar soal OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK di Kabupaten Kuningan. Wabup Edho, menegaskan hal...

Inspiration

KUNINGAN (MASS) – Adalah Taupik Hidayat Syam SH MH, pituin Kabupaten Kuningan asal Desa/Kecamatan CIdahu yang secara resmi akan menjabat sebagai pengurus di Karang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Presiden Mahasiswa Unisa Meiliawati Lestari, turut angkat bicara soal pengesahan APBD TA 2023 yang baru saja di-Paripurnakan pada akhir bulan...

Advertisement