KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencakan skema pinjaman ke Bank BJB untuk menyelesaikan gagal bayar pemerintah terutama ke pihak ketiga yang nilai hutangnya mencapai Rp 97,5 Milyar.
Skema itu diamini Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si kala dikonfirmasi kuninganmass.com, Sabtu (26/4/2025) siang ini, pasca menghadiri kegiatan di Desa Jagara Kecamatan Darma.
“Ada skema seperti itu (pinjaman ke Bank BJB),” kata Dian, sembari mengaku sudah membuka diskusi tentang pinjaman dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) serta anggota dewan.
Bupati mengaku, melihat fenomena tunda bayar ini tidak sekedar soal hutang piutang belaka, namun ada sisi perputaran ekonomi di dalamnya. Dimana, pihak ketiga yang belum dibayar Pemda, sangat mungkin punya keterbatasan modal. Apalagi kejadian gagal bayar ini sudah bertahun-tahun.
“Mudah-mudahan dengan skema peminjaman kita tutup utang yang sudah-sudah dan kita memulai (perjalanan baru). Kedepan, saya harap tidak ada tunda bayar gagal bayar, (jadi) saya dan bu Tuti konsen kedepan nyicil bayar tiap tahun,” jelas Dian.
Ditanya berapa nilai pinjaman yang akan diajukan, Dian mengaku masih memperhitungkannya dengan kemampuan nyicil pemerintah di setiap tahun anggarannya.
“Kan jangan sampai mengutang untuk menutup persoalan kemarin-kemarin ini, kita (justru) terganggu projek pembangunan. Emang sekarang terasa juga karena efisiensi ini tapi saya meyakini dua tiga tahun kedepan mudah-mudahan (membaik),” tuturnya.
Disebut angka Rp 100 Milyar, Dian tidak menolak maupun mengiyakan. Bupati mengaku, jika skema itu dilakukan juga bukan asal pinjang, tapi penuh perhitungan. Namun yang jelas, hutang ke pihak ketiga yang harus selesai dalam skala jangka pendek saja mencapai Rp 97,5 M. Belum lagi beberapa skala lain juga yang harus diselesaikan. Tapi ia kembali menegaskan, akan menyesuaikan kemampuan pemerintah dalam menyicil pembayarannya.
“Mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita lakukan terbaik mohon doanya,” pinta Dian.
Sebelumnya, Bupati Dian sendiri disinggung soal gagal bayar lantaran belakangan pengalokasian anggaran untuk DPRD, menuai banyak kritik publik. Selain pengadaan mobil dinas, Dewan juga dikritik soal pengadaan layar interaktif dan dianggarkan Milyaran. Khusus untuk layar, belakangan diklarifikasi bahwa pengadaanya sudah lewat, namun belum dibayar dan kembali dimasukan ke SiRUP.
“Saya teknisnya tidak mengetahui (secara detail), yang pasti terkait gagal bayar insya allah akan kita selesaikan,” ujarnya optimis. (eki)
