KUNINGAN (MASS) – Kemiskinan adalah fenomena yang begitu sulit dituntaskan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun anehnya secara statistik jumlahnya bukan berkurang, tetapi semakin bertambah. Bahkan di beberapa daerah terkategori miskin ekstrim, salah satunya kabupaten Kuningan.
Kuningan merupakan kabupaten yang termasuk kawasan Rebana dengan bentang alamnya yang indah, tanah yang subur, menyimpan sejarah kemerdekaan melalui perjanjian Linggarjati dan kaya kearifan lokal, menjadikannya sebagai daerah yang memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, apalagi didukung adanya sarana penunjang seperti bandara Kertajati, pelabuhan Patimban dan tol Cipali-Cisumdawu, sehingga diharapkan Kuningan menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Kuningan membuka investasi seluas-luasnya di bidang pariwisata sebagai sektor unggulan. Menurut bupati Acep, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 70-100 Miliar yang akan digunakan untuk membangun hotel, bioskop, spot-spot toko modern, pusat perbelanjaan semi modern, tempat perbelanjaan yang mengakomodir pedagang kaki lima dan tempat hiburan lainnya. Dengan berkembangnya pariwisata diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kuningan.
Walaupun saat ini nilai kontribusi sektor pariwisata hampir setengahnya dari total realisasi investasi, namun sayangnya belum mampu menurunkan kemiskinan ekstrim di Kuningan (radarkuningan. com, 20/11/2023). Padahal untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah sudah menerbitkan Perbup No. 18 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT). Alih-alih dapat mengatasi kemiskinan malah baru-baru ini bertambah dengan persoalan gagal bayar yang angkanya menyentuh ratusan miliar.
Faktanya, negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun rakyatnya banyak yang mengalami kemiskinan. Upaya untuk menekan kemiskinan dengan menggenjot pariwisata pun tidak juga kunjung menuai hasil. Apa penyebabnya dan bagaimana solusi tuntasnya?
Ilusi Pembangunan Pariwisata untuk Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan kawasan wisata dengan menggelontorkan dana sangat besar dari investor dalam sistem kapitalisme ini, sudah jelas bahwa yang paling diuntungkan adalah pemilik modal besar. Bukan masyarakat sekitar.
Bagi masyarakat sekitar, pekerjaan yang ditawarkan pada mereka adalah pekerjaan dengan upah di bawah rata-rata, seperti cleaning service, penjaga karcis dan lainnya. Itupun harus berebut karena jumlah lowongannya tidak banyak.
Begitupun bisnis-bisnis sampingannya seperti toko, retoran dan lainnya yang melengkapi area wisata. Tidak banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar yang tidak memiliki modal besar.
Belum lagi polemik pembebasan lahan yang selalu terjadi di hampir setiap pembangunan. Rakyat harus menerima nasib sebagai pihak lemah yang tidak memiliki daya tawar, sehingga tanahnya dibeli dengan harga yang tidak pantas. Lagi-lagi korporasi besarlah yang mendulang keuntungan, Bukan rakyat.
Islam Solusi Atasi Kemiskinan
Pengertian fakir menurut Syaikh An-Nabhani adalah orang yang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak punya harta sekaligus tidak punya penghasilan.(Nizhamul Iqtishodi fil Islam, hal. 236, Darul Ummah-Beirut). Adapun tolok ukur kemiskinan menurut Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tidak berarti sekedar apa adanya namun juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengannya.
Dari sini nampak bahwa Islam memberikan jaminan kepada rakyat baik muslim maupun non muslim untuk hidup layak sebagai manusia. Tolok ukur ini berlaku untuk semua manusia, kapan pun dan dimana pun.
Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki banyak aturan dalam mengatasi berbagai problem kehidupan, termasuk kemiskinan, baik kemiskinan alamiah, kultural, maupun struktural.
Pertama, jaminan kebutuhan primer. Hal ini diwujudkan dengan mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya dengan bekerja. Firman Allah Swt: “Maka berjalanlah ke segala penjuru, serta makanlah sebagian dari rizki-Nya.” (QS al-Mulk : 15)
Sebagaimana firman Allah Swt: “Tempatkan lah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu.” (QS ath-Thalaq: 6)
Islam mewajibkan kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu saudaranya. Jika ada laki-laki yang tidak mampu bekerja karena cacat, sakit atau usia lanjut. Allah berfirman: “…Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian….”(QS Al-Baqarah: 233).
Islam juga mewajibkan negara untuk membantu rakyat miskin. Jika orang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat, atau ada kerabat tetapi hidupnya pas-pasan, maka kewajiban memberi nafkah beralih ke Baitul Maal ( kas negara).
Islam juga mewajibkan kaum muslimin untuk membantu rakyat miskin, apabila tidak ada harta sama sekali di Baitul Maal.
Kedua, pengaturan kepemilikan. Ada tiga macam kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Allah telah memberikan hak kepada individu untuk memiliki harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sepanjang diperoleh melalui sebab-sebab yang diperolehkan. Dengan demikian dia termotivasi untuk bekerja agar tidak hidup miskin.
Terhadap kepemilikan umum berupa air, hutan, pembangkit listrik, laut, jalan umum, barang tambang yang depositnya sangat besar dan sebagainya, tidak boleh sama sekali dimiliki oleh individu, atau dimonopoli kelompok atau korporasi. Melainkan dikelola oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan bersama-sama.
Kepemilikan negara adalah setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, tetapi hak pengelolaannya diwakilkan kepada Khalifah sebagai kepala negara. Diantaranya fa’i, kharaj, jizyah, pabrik -pabrik yang dibuat oleh negara. Kepamilikan negara ini menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan dan aset yang cukup banyak.
Negara juga wajib mendistribusikan harta kekayaan secara langsung kepada individu rakyat. Buruknya distribusi dalam sistem kapitalisme saat ini menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan.
Ketiga, Negara akan menyiapkan lapangan kerja yang luas bagi rakyat terutama para pencari kerja.
Keempat, negara harus memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat, dengan pembiayaan dari Baitul Maal. Dengan layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas SDM sehingga akan mewujudkan individu -individu yang kreatif, inovatif dan produktif. Dengan demikian kemiskinan kultural akan dapat teratasi.
Dengan sumber – sumber pemasukan yang sangat besar tersebut, negara tidak akan menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Negara juga tidak akan berhutang dalam bentuk investasi untuk melakukan pembangunan sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Sebab hutang dalam bentuk investasi tersebut hanya akan menjadikan ketergantungan kepada negara lain.
Demikianlah solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kemiskinan. Perjalanan panjang sejarah kaum muslimin membuktikan bahwa solusi tersebut benar -benar dapat direalisasikan. Yaitu ketika kaum muslim hidup di bawah naungan negara khilafah yang menerapkan Islam secara Kaffah.
Wallaahu a’lam bi ash -shawaab.
Siti Rosyidah
Aktivis Muslimah
