KUNINGAN (MASS) – Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Ketua Komite Pemuda Asli Kuningan (KOMPAK), Fery, memberikan sorotan tajam terhadap kondisi ekonomi daerah. Ia berharap momentum besar ini menjadi titik balik bagi Kabupaten Kuningan untuk benar-benar lepas dari status zona kemiskinan ekstrem.
Menurut Fery, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas pendataan sepuluh tahunan, melainkan cermin nyata dari efektivitas kebijakan pemerintah daerah selama ini.
“Sensus Ekonomi 2026 nanti harus menunjukkan progres yang nyata. Kami di KOMPAK sangat berharap hasil pendataan tersebut menjadi bukti bahwa Kuningan sudah berhasil keluar dari zona kemiskinan ekstrem. Kita tidak boleh terus-menerus terjebak dalam label daerah miskin di Jawa Barat,” ujar Fery dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026) kemarin.
Fery menekankan bahwa untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Perlu ada sinkronisasi kebijakan yang langsung menyentuh akar persoalan ekonomi di tingkat desa.
“Pemerintah daerah harus lebih agresif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung sektor UMKM lokal. Jangan sampai hasil sensus nanti hanya menjadi tumpukan data tanpa ada perubahan signifikan pada kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
KOMPAK menilai, potensi sumber daya alam dan pariwisata serta pelaku UMKM Kuningan seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, sinergi antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) perlu diperkuat agar program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran.
Fery juga memandang bahwa penyebaran UMKM harus merata hingga ke pelosok desa guna mempercepat target Kabupaten Kuningan untuk lepas dari zona kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 42.937 UMKM aktif di Kuningan yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti Ciawigebang, Cigugur, dan Cilimus.
“Potensi kita besar, tapi tantangannya juga nyata. Hampir setengah dari pelaku UMKM kita berisiko gulung tikar karena masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mentalitas bisnis yang belum kuat,” ujar Fery, mengacu pada fenomena tantangan pemasaran dan manajemen keuangan yang sering dihadapi pelaku usaha lokal.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Fery memberikan beberapa catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan:
1. Pemerataan Legalitas Usaha: Mendorong percepatan kepemilikan sertifikasi seperti SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) agar produk dari desa-desa terpencil bisa masuk ke pasar ritel modern dan memiliki daya saing nasional.
2. Akselerasi Digitalisasi hingga Tingkat Desa: Program pelatihan digitalisasi tidak boleh hanya berpusat di perkotaan. Pemanfaatan digital marketing dan laporan keuangan berbasis aplikasi harus menyentuh pelaku industri rumahan di seluruh pelosok Kuningan.
3. Penguatan Literasi Keuangan: Mengatasi kendala permodalan klasik dengan mengedukasi pelaku UMKM mengenai akses pembiayaan yang sehat, termasuk pemanfaatan prinsip keuangan syariah yang relevan dengan kultur masyarakat Kuningan.
4. Promosi Produk Unggulan Lokal: Memperkuat gelaran pameran tematik yang dikoordinir Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Maupun PDAU yang melibatkan puluhan desa untuk memperkenalkan keunikan produk lokal kepada pasar yang lebih luas.
“Harapan kami besar. Sebelum petugas sensus turun ke lapangan pada 2026, pondasi ekonomi masyarakat harus sudah diperkuat. Kami ingin melihat Kuningan yang mandiri, di mana angka kemiskinan ekstrem sudah mencapai titik nol,” terang Fery. (eki)