KUNINGAN (MASS) – Kritik keras yang dilontarkan kader PSI Kuningan, Asep Papay, perihal Bupati dipilih DPRD, rupanya “senafas” dengan PDIP. Meski di Kuningan punya 9 kursi warisan kepemimpinan Alm H Acep Purnama, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini menolak jika harus mundur ke zaman orde baru.
Ketidaksetujuan terhadap wacana bupati dipilih dewan seperti yang dilontarkan H Ujang Kosasih MSi itu disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDIP Kuningan, Nuzul Rachdy SE. Ia menegaskan, lantaran kedaulatan ada di tangan rakyat maka pemimpin daerah harus memiliki legitimasi kuat langsung dari konstituennya.
“Berkaitan dengan wacana Pemilihan dilakukan oleh DPRD, PDIP tetap tidak setuju. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemimpin daerah harus memiliki legitimasi kuat langsung dari konstituennya,” tandas Zul, sapaan akrabnya, Minggu (10/5/2026).
Selain itu, politisi yang kini menjabat ketua DPRD Kuningan tersebut menegaskan, pemilihan secara langsung merupakan buah dari Reformasi yang sudah diperjuangkan dengan berdarah-darah. Baginya sangat mengherankan apabila mekanisme pemilihan dikembalikan ke era sebelumnya.
“Masa kita harus mundur lagi dari hasil perjuangan rakyat dari reformasi tersebut,” ketusnya.
Mengenai biaya politik tinggi, Nuzul Rachdy berpendapat itu tidak bisa dijadikan alasan untuk dilakukan perubahan sistim pemilu dari langsung ke pemilihan tidak langsung atau via DPRD. Ia berkeyakinan ada solusi lain, tidak mentok pada pergantian sistim pemilihan langsung.
“Bisa dilakukan cara pemilihannya misalnya dengan cara e-voting, dan lain sebagainya,” ucap Zul.
Terpisah, Ketua DPD PKS Kuningan, H Dwi Basyuni Natsir tidak melontarkan pernyataan dukungan ataupun tidak mendukung. Tanpa sikap politik di daerah, ia memilih untuk menunggu hasil godokan elit politik di pusat.
“Seingat saya kalo di UUD 1945 pasal 18, aturannya adalah dipilih secara demokratis. Tinggal tafsir demokratis mau langsung atau oleh DPRD?,” jawab politisi ustadz dengan sapaan Kang Abas tersebut kala dipintai tanggapan.
Ia melanjutkan, setuju tidaknya politisi di daerah sebetulnya tidak berpengaruh. Karena kewenangan yang membuat aturannya adalah pusat.
“Kita tunggu saja wakil wakil kita yang di pusat membahasnya,” tukas Dwi Basyuni. (deden)