PAD-nya Minim, Dishub Didorong Programkan Parkir Berlangganan

KUNINGAN (MASS) – Dua tahun terakhir, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir, banyak disorot. Pasalnya, untuk tempat parkir khusus (rumah sakit) PAD-nya sempat kosong.

Menariknya, tahun 2023 targetnya malah cukup tinggi. Kekhawatiran PAD-nya tidak tercapai tahun ini, muncul lagi. Hal itu, memicu komentar dan masukan, parkir dibuat berlangganan pertahun saja.

Menjawab sejumlah potensi tidak tercapainya PAD, Plh Kadishub Beni Prihayanto didampingi Kasi Prasana D Ardiansah, menjelaskan tahun ini pihaknya sudah membuat tim khusus.

“Kita udah bikin tim khusus untuk menyisir yang belum masuk,” ujarnya, Selasa (11/7/2023) kemarin.

Ia mencontohkan, asa beberapa titik potensi parkir yang pasa awal tahun ini ditargetkan tinggi, namun pengelola tidak sanggup dan sempat menjadi masalah berlarut-larut.

Pasar Cilimus misalnya, sempat mengaku tidak sanggup ditarget 200 juta pertahun. Hanya di angka 60-90 jutaan saja. Begitu juga Jalan Siliwangi, yang mengaku tak mampu saat ditargetkan 40 juta, hanya sanggup 15 juta saja. Belum lagi persoalan surat tugas.

Beni mengaku, atas konsultasi dan restu Bupati, akhirnya target untuk pengelola bisa ditekan ke angka yang lebih rendah. Pilihan itu, dilakukan agar masalah tak berkepanjangan sampai akhir tahun, dan malah tidak jadi PAD sama sekali.

Soal didorong parkir berlangganan, dimana pemilik kendaraan cukup bayar sekali setahun dengan angka yang ditentukan (setahun parkir gratis di tempat parkir yang jadi retribusi Dishub), ternyata Dishub sudah pernah melakukan.

“Kita acuannya PNS dulu, dulu (masa lampau, red) tuh. Cuman ya karena kita juga posisinya gini ya, itu tidak mudah semudah membalikan telapak tangan,” terangnya.

Ia menerangkan sederet konsekuensi yang cukup memberatkan. Mulai dari perencanaan matang, pemanggilan juru parkir (jukir), konsekuensi gaji bulanan jukir, sampai sosialisasi ke masyarakat.

“PNS pernah, setahun kendaraan roda 4, 45ribu, kita coba kerjasama dengan Samsat,” ujarnya menerangkan, pernah ada masanya PNS bayar pajak sambil beli kartu parkir berlangganan.

Namun ternyata, pelaksanaanya sulit karena tidak semua mampu. Ada yang keberatan, mengaku tidak ke pasar tiap hari, dan tidak parkir tiap hari.

“Wacana kemarin, kita berecana sepeti itu. Sudah survey ke Sumedang. Sumedang awal awal bagus, cuman (kesininya) lebih besar pasak daripada tiang,” ungkapnya sembari mengatakan, Sumedang pun sempat dibuat galau.

Berbagai cara sempat dilakukan, termasuk pembayaran melalui sistem bank (tidak ke Jukir). Hal itulah, yang sampai saat ini masih dipikirkan.

Di akhir, pihaknya mengatakan untuk mengukur potensi parkir akan dipakai lembaga non dinas atau warga Kuningan seperti universitas luar Kuningan. Perhitungannya tanpa punya kepentingan dan lebih fair.

“Di Kuningan alokasi (potensi) parkir berapa si? Cuman (untuk melakukan pengukuran potensi dengan lembaga luar) masih terbentur situasi di kita, soal anggarannya belum bisa, kita masih coba untuk menunggu dulu,” terangnya. (eki)