Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Nasional

Manuver Moeldoko KSP dan Firli KPK Dalam Menjegal Anies Baswedan Membahayakan Demokrasi. Mau Dibawa Kemana Negeri ini Tuan?

JAKARTA (MASS) – Melihat dinamika demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini tampak semakin mundur dan mengkhawatirkan.

Publik dapat lihat dari manuver-manuver politik saling menjegal dan saling menjatuhkan dengan segala cara.

Publik melihat orkestrasi Gerakan menghalangi satu tokoh menjadi kandidat Calon Presiden sangat kasat mata dilakukan institusi negara seperti manuver Kepala KSP Moeldoko ajukan PK ke Mahkamah Agung dan Manuver Ketua KPK, Firli Bahuri seputar pemaksaaan pidana korupsi pada Formula E.

Kedua manuver tersebut merupakan cara-cara yang jauh dari kata demokratis dan lebih tepat disebut upaya tidak bermoral yang dilakukan pejabat publik menghalangi kandidat tertentu untuk berkontestasi sebagai Calon Presiden.

Lembaga negara kini sudah digunakan sebagai alat politik untuk menentukan satu individu apakah layak atau tidak layak berkontestasi dalam aktivitas politik nasional. Publik melihat manuver kepala KSP Moeldoko dan Ketua KPK Firli Bahuri bertujuan untuk menghalang-halangi Anies Baswedan menggunakan hak politiknya untuk dipilih sebagai Presiden 2024-2029.

Aktivitas kedua lembaga negara yaitu KSP dan KPK dalam menjegal dan menghalangi individu lawan politik sebagai partisipan Pemilu 2024 sebenarnya sudah bertentangan konstitusi UUD 1945 dan ketentuan hukum Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 12 UU 5/2014 menyebutkan “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Kedua ketentuan tersebut baik UU 5/2014 maupun PP 53/2010 merupakan aturan main bahwa pejabat publik dan aparatur negara tidak seharusnya menggunakan kekuasaan untuk mendukung maupun menghalangi warga negara sah menjadi pemimpin nasional.

Kepala KSP Moeldoko dan Ketua KPK Firli Bahuri sudah layak dibawa ke meja hijau karena sudah melanggar ketentuan hukum. Apalagi keduanya menggunakan instrumen negara untuk menjegal hak politik seseorang untuk dipilih.

Keduanya juga dapat dinilai anti demokrasi karena berusaha menghalangi hak politik seseorang. Bila Moeldoko dan Firli Bahuri adalah tokoh pro demokrasi seharusnya keduanya biarkan individu untuk dapat menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilu 2024 nanti. Situasi seperti ini mengingatkan pada situasi politik orde baru dimana tidak boleh ada individu yang menyaingi Presiden Soeharto sebagai Calon Presiden.

Manuver Moeldoko dan Firli Bahuri Dalam Menjegal Anies Baswedan

Situasi politik kian menghangat setelah isu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung oleh Moeldoko.

Tercatat, MA sudah menolak kasasi yang diajukan KSP Moeldoko terkait Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Sudah berkali-kali gugatan hukum KSP Moeldoko ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding.

Publik menilai bahwa upaya Moeldoko ini sebagai upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan karena bila Partai Demokrat di ambil alih Moeldoko dari AHY, maka Demokrat tidak akan memilih Anies Baswedan lagi. Moeldoko pun berdalih bahwa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung tidak ada hubungannya dengan pencapresan Anies Baswedan.

Langkah Moeldoko, disadari atau tidak, akan mencoreng wajah pemerintah, kecuali bila Moeldoko malah diperintah oleh Presiden Jokowi untuk melakukan manuver tersebut. Bila Presiden Jokowi tidak memerintahkan melakukan manuver tersebut maka Reshuffle Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP adalah langkah yang harus dilakukan Presiden.

Bila presiden tidak mau melakukan reshuffle terhadap Moeldoko maka ada kesan bahwa Presiden seperti memihak capres tertentu karena publik melihatnya sebagai benang merah upaya mempertahankan kekuasaan.

Manuver Firli Bahuri dalam Formula E dinilai sangat kental dengan motif politis. Di level teknis masih belum menemukan bukti kuat sementara di level pimpinan KPK memaksakan untuk dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Dan hingga saat ini tampaknya KPK sedang berusaha mencari poin kesalahan Anies Baswedan di Formula E.

Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro mengakui adanya perbedaan pendapat dengan Ketua KPK Firli Bahuri dalam penanganan kasus dugaan korupsi Formula E. Dan perbedaan pendapat ini disebut-sebut menjadi alasan Firli memberhentikan Endar dari KPK. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dan ambisi kuat untuk memperkarakan Anies Baswedan.

Jika manuver-manuver politik seperti ini terus terjadi maka demokrasi Indonesia menjadi terancam.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selama manuver-manuver kotor terjadi maka selama itu pula Indonesia tidak akan pernah lepas dari permasalahan-permasalahan terutama masalah ekonomi. Dan membuat negara ini selalu bertengger menjadi negara kelas ketiga yang miskin. Jika begitu, mau dibawa negeri ini tuan?

Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Economics

KUNINGAN (MASS) – Kasus impor gula di Indonesia menjadi sorotan tajam karena berpotensi untuk membuka jalan bagi kriminalisasi pejabat publik yang terlibat dalam pengaturan...

Education

TOKYO (MASS) – Mantan Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) dan Menteri Pendidikan (2014-2016), H. Anies Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., menjadi pembicara utama dalam seminar bertajuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Imbauan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengganti penyiaran Azan Magrib di...

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Siwindu Maju Kabeh bersama Paguyuban dan Masyarakat Kuningan di Jakarta mendukung Anies Rasyid Baswedan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Deklarasi dukungan...

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Pembentukan kementerian baru oleh Prabowo Subianto memicu perdebatan di kalangan politik dan publik. Meskipun ada argumen yang mendukung, beberapa alasan kuat...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca berjuang memenangkan pasangan AMIN dalam Pilpres 2024 kemarin, Emak-emak Militan Anies dan srikandi relawan Anies lintas simpul di Kabupaten Kuningan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, datang berziarah ke petilasan tokoh islam kenamaan, Eyang Hasan Maolani di Desa Lengkong Kecamatan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, nampak diserbu ribuan massa saat datang ke Pasar Kepuh Kuningan, Sabtu (9/12/2023) pagi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam acara Konsolidasi Gerakan Rakyat untuk Perubahan yang berlangsung di Hotel De Jehan, Sangkanhurip, Kuningan, Jumat (24/11/2023), Calon Presiden Anies Baswedan...

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Nomor urut 1 paslon Capres-cawapres Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar, disambut gembira oleh para pendukungnya. Pun begitu yang dirasakan loyalis,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) secara resmi mengundi dan menetapkan nomor urut pasangan Capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang, Selasa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Demi Indonesia, Demi Kuningan. Kalimat itulah yang terlontar dari Ketua DPC PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih, sesaat...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC PKB Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih yakin masyarakat NU tetap akan memilih Muhaimin Iskandar (Gus Imin) dalam kontestasi Pilpres...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat memilih pisah jalan dengan koalisi yang dibangun NasDem dan PKS, serta...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rumah Pemenangan Anies Rasyid Baswedan di Kuningan, reski dilaunching pagi ini, Sabtu (19/8/2023) sekitar pukul 08.00 WIB. Rumah Pemenangan sendiri, tepatnya...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan tajam dan kontroversial dari Rocky Gerung (RG) tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan masyarakat. Segelintir orang meminta agar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Apel Siaga Perubahan yang hendak dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (16/7/2023) mendatang, bakal diramaikan pula oleh warga Kuningan. Direncanakan,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mensahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan menjadi undang-undang kemarin Selasa, 11 Juli 2023 Sidang DPR tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan kajian bahwa ada 5,3 juta ton bijih nikel (nickle ore) telah di ekspor secara ilegal ke China....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kemudahaan bebas Visa yang awalnya diberikan kepada 11 negara dan tahun 2016 diberikan kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada selasa (13/6) menyampaikan bahwa Maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi business class buat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pada hari Jumat 9 Juni 2023 Narasi Institute mengadakan zoominari yang membahas terkait Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Alasan publik harus tolak kebijakan ekspor pasir laut karena dengan ekspor pasir laut tersebut Pemerintah sedang membahayakan ketahanan nasional dan kebijakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Akhir-akhir ini muncul polemik seputar data jalan nasional. Polemik tersebut muncul karena kritik Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Pembangunan jalan Nasional...

Netizen Mass

Pesan Tersirat Presiden Merupakan Ancaman Demokrasi KUNINGAN (MASS) – Banyak analis yang mengulas bahwa Penahanan Johnny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para...

Netizen Mass

Koalisi Perubahan Solid, Sikap Surya Paloh Tidak Gentar Untungkan NASDEM di 2024 KUNINGAN (MASS) – Surya Paloh (SP) memilih mempertahankan soliditas Koalisi Perubahan dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Sejak Surya Paloh menegaskan bahwa penangkapan Johnny G Plate tidak ada intervensi politik dan kekuasaan, NASDEM menjadi pembicaraan publik. Publik menilai...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Memang sangat dilematis dalam penanganan ASN, THL dan Honorer ini sebab disisi satu sangat diperlukan untuk mengerjakan hal-hal tertentu, disisi lain...

Netizen Mass

JAKARTA (MASS) – Nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan (ARB) semakin moncer di berbagai survey sebagai salah satu kandidat kuat pemenang pilpres...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ada klaim bahwa bahwa Kurs rupiah menguat 129 point di level 14.706 per dollar AS sebagai bentuk respon pasar atas diumumkannya...

Advertisement