KUNINGAN (MASS) – Persoalan galian pasir nampaknya berbuntut panjang. Bukan hanya berujung pada rencana pemanggilan salah seorang anggota dewan oleh Badan Kehormatan (BK), tapi juga memunculkan kesan terjadinya ”keretakan” di tubuh lembaga legislatif tersebut.
Susanto, anggota Fraksi PKB, dilaporkan oleh perwakilan pengusaha pasir ke BK karena diduga sebagai “penggerak” para sopir dump truk yang menolak kenaikan harga. Jika berhubungan dengan BK, maka tuduhannya seputar pelanggaran kode etik anggota dewan.
Seiring dengan itu, justru beredar foto bergambar Ketua DPRD Nuzul Rachdy yang sedang “nyate” bersama para pengusaha pasir pada H-1 audiensi kesepakatan naiknya harga pasir. Banyak komentar yang menilai pertemuan tersebut tidak etis dan memantik asumsi liar.
“Apa salahnya? Saya itu dalam menghadapi persoalan dicari dulu akar masalahnya. Kenapa pengusaha galian menaikkan harga. Makanya perlu bertemu dengan mereka agar punya bahan untuk audiensi besoknya,” tangkis Zul, sapaan pendek Nuzul Rachdy.
Susanto sendiri belum mau berkomentar atas perkara yang menjerat dirinya ke BK. Namun dukungan terhadap politisi asal Ciherang Kadugede ini terus mengalir. Mereka menyesalkan, kenapa orang yang berjuang untuk kepentingan rakyat, justru malah dilaporkan ke BK.
Kelihatannya, gesekan ini merembet pada keharmonisan hubungan 4 pimpinan dewan. Pada rapat konsultasi dewan, Jumat (19/6/2020) siang, 3 wakil ketua dewan tidak menghadiri rapat tersebut.
Rapat konsultasi ini dihadiri ketua dewan dan para pimpinan fraksi di ruang banmus (badan musyawarah). Dari keterangan yang diperoleh kuninganmass.com, rapat tersebut membahas agenda reses dan kunjungan kerja.
Dede Ismail (wakil ketua dewan dari Gerindra), mengaku sakit sehingga tidak bisa mengikuti rapat konsultasi. Sedangkan Ujang Kosasih (wakil ketua dewan dari PKB), beralasan sedang menerima tamu dari Jabar.
Lain halnya dengan Kokom Komariyah (wakil ketua dewan dari PKS), kala dikonfirmasi ia mengungkapkan ketidakhadirannya merupakan bagian dari sikap politik. Belakangan Kokom mengaku dirinya tidak diundang untuk mengikuti rapat konsultasi.
Nuzul Rachdy membenarkan, rapat konsultasi membahas rencana agenda reses dan beberapa kegiatan kedewanan lainnya. Kaitan dengan ketidakhadiran 3 pimpinan dewan, ia menyebutkan, 1 orang ijin, 1 sakit dan 1 tidak ada kabar.
“Ya diundang lah, masa gak diundang,” tandas sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan itu. (deden)
