Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Dikabulkannya gugatan Nuzul Rachdy di PTUN Bandung berkonsekuensi pada pemenuhan janji sejumlah anggota DPRD Kuningan tempo hari. Terutama menyangkut kesiapan mundur dari keanggotaan dewan. Rudi Idham Malik, ketua LSM Geram Kuningan sempat membahas masalah itu. Jika sekarang PTUN memenangkan Zul maka rekomendasi Badan Kehormatan (BK) yang menyebutkan telah melanggar kode etik, gugur. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Penuturan saksi ahli bahasa yang disampaikan di ruang publik Senin (26/10/2020) sore dinilai tidak etis. Pasalnya, sesuai regulasi, sidang BK bersifat tertutup. Pernyataan ini disampaikan Suwari Akhmaddhian, akademisi bidang hukum kala dipintai tanggapannya, Selasa (27/10/2020). Ia menjelaskan, pendapat ahli dalam persidangan merupakan materi yang bersifat rahasia jadi tidak mungkin disampaikan ke publik. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Persoalan galian pasir nampaknya berbuntut panjang. Bukan hanya berujung pada rencana pemanggilan salah seorang anggota dewan oleh Badan Kehormatan (BK), tapi juga memunculkan kesan terjadinya ”keretakan” di tubuh lembaga legislatif tersebut. Susanto, anggota Fraksi PKB, dilaporkan oleh perwakilan pengusaha pasir ke BK karena diduga sebagai “penggerak” para sopir dump truk yang menolak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Dalam mengemban amanah barunya sebagai ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, H Uus Yusuf SE MSi siap untuk menghilangkan stigma Mandul. Jika ditemukan kasus anggota dewan yang melanggar kode etik, pihaknya akan mengeluarkan sanksi tegas sesuai regulasi. “Insya Allah siap gak mandul. Kinerja BK sebelumnya juga sudah bagus. Saya sebagai ketua BK baru, … Baca Selengkapnya