Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Uncategorized

Komisi I Soroti Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

KUNINGAN (MASS)- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari mitra kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum (RKU) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2022.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menjelaskan, dalam tatanan pemerintahan daerah, Komisi I memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemangku kebijakan anggaran, oleh karena itu, koreksi anggaran pendapatan atau fiksasi anggaran harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.

“Bagaimana dengan efisiensi yang ada lalu dengan pencapaian target indeks kinerja utamanya tetap bisa tercapai dalam kondisi pendapatan seperti sekarang ini,” ujar Bedi seusai rapat dengan mitra kerja di Bandung Giri Gahana, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (19/10/2021).

Bedi menambahkan, diantaranya pengelolaan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) saat ini sedang digunakan sebagai pusat karantina bagi yang terpapar Covid 19 dan jika ditahun 2022 mendatang dinyatakan pandemi berakhir, maka perlu persiapan pemulihan fungsi BPSDM seperti semula.

“BPSDM misalnya, perlu normalisasi untuk pengembalian fungsi sebagai pusat diklat (pendidikan dan pelatihan-red) bagi para ASN dilingkungan Pemprov Jabar,” katanya.

Bedi mengusulkan penganggaran Badan Kesatuan Dan Pengembangan Politik (Bakesbangpol) dinilai relatif kecil dibandingkan dengan fungsi dan peranannya, padahal menurutnya Bakesbangpol harus mengutamakan nilai-nilai kebangsaan untuk mengayomi 50 juta penduduk Jawa Barat.

“Termasuk anggota dewan dan ASN itu yang pertama disumpah salah satunya pancasila. Maka perlu anggaran yang memadai,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, ada beberapa OPD yang berpotensi atau mengalami peningkatan seperti pengelolaan aset yang saat ini seharusnya pemerintah tidak ragu untuk memanfaat investasi dibidang aset.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Artinya Pemprov Jabar jangan tanggung dan ragu untuk memanfaatkan aset ini. Penyelesaian sertifikasi, mengapresial potensi bisnisnya baik aset milik pemprov maupun yang sudah disertakan modal,” ucapnya.

Disinggung soal peningkatan grade Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih menduduki grade C, Bedi meminta agar ditingkatkan menjadi A, karena menurutnya penganggaran Disdukcapik masih minim dan apakah terkendala kurangnya optimalisasi dinas atau ada hal lain.

“Bagaimana bisa membina jika memiliki fungsi dan anggaran yang terbatas,” tandasnya.(agus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

PD

PKB

Advertisement
Advertisement

Bank Kuningan

Advertisement

You May Also Like

Business

CILIMUS (MASS) – Pada Jumat (6/5/2022) malam kemarin, Coffee and Resto Saung Tengah Sawah di Desa Linggaindah Kecamayan Cilimus, resmi di-launching secara resmi. Kedai...

Incident

KUNINGAN (MASS) – Kecelakaan laka lantas di Jalan Baru Lingkar Timur yang melibatkan dua kendaraan, tidak memakan korban jiwa. Hal itu dipastikan Kapolres Kuningan...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Mutawally (KAPPA), menggelar halal bi halal dengan tema “Membangun Ukhuwah Makhluqiyah, Memperkuat Soliditas, Mengasah Solidaritas Alumni” pada...

Religious

MALEBER (MASS) – Sebanyak 285 anak yatim dan dhuafa, mendapatkan santunan dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Hikmatul Islam Desa/Kecamatan Meleber, Sabtu (23/4/2022) kemarin. DKM,...

Advertisement