KUNINGAN (MASS) – Pembagian Daerah Pemilihan di Kabupaten Kuningan sampai sekarang masih berlaku sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Keputusan tersebut sesuai dengan usulan KPU Kuningan Nomor 93/PL.01.3-Pu/3208/KPU-Kab/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
“Dengan demikian belum ada perubahan Dapil, karena jumlahnya masih 5 (lima) daerah pemilihan,” ungkap Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi, Rabu (22/7/2020).
Perubahan Dapil, lanjutnya, akan terjadi apabila ada perubahan ketentuan perundang-undangan, misalnya terkait dengan pengurangan jumlah maksimal alokasi kursi. Hal ini seperti yang muncul dalam RUU Pemilu yang sekarang sudah masuk Prolegnas.
Dalam RUU tersebut muncul opsi alokasi kursi perdapil tingkat kabupaten/kota sebanyak 3-8 kursi. Namun di luar itu muncul juga opsi antara 3-10 kursi atau tetap 3-12 kursi seperti pada Pemilu 2019 lalu. Jika alokasinya berubah tidak seperti Pemilu 2019, maka otomatis akan mempengaruhi komposisi Dapil.
“Misalnya saja tiba-tiba berubah jadi 3-8 kursi. Maka dipastikan komposisi di Dapil 1, 2, dan 3 akan berubah. Sehingga jumlah total Dapil untuk DPRD Kuningan bisa lebih dari 5 dapil. Sebab pada Pemilu 2019 ketiga dapil tersebut alokasi kurinya mencapai 12 kursi. Lalu bagaimana gambaran komposisinya? Kita belum sampai kesana, sepanjang ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 belum dimansukh,” paparnya.
Namun pada prinsipnya, tata cara penataan Dapil sebagaimana diatur oleh Pasal 4 Peraturan KPU No 16 Tahun 2018. Disana disebutkan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu aspek kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, serta aspek kesinambungan.
Selain itu, dalam menata Dapil dan Alokasi Kursi untuk setiap daerah pemilihan harus memperhatikan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.
“Hal ini seperti yang dilakukan pada Pemilu 2019 lalu sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,” pungkasnya. (deden)
