KUNINGAN (MASS) – Kegerahan mahasiswa soal Gagal Bayar, diaplikasikan dengan audiensi yang digagas oleh “fraksi” yang menamakan diri “Aliansi Mahasisa Kuninhan Punya Ruang”.
Setelah 7 fraksi di DPRD mengusulkan pembentukan Pansus, mahasiswa juga turut mendesak hal tersebut. Seolah-olah, jadi “fraksi” ke-8 yang usul Pansus.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani mahasiswa dan DPRD, Hanif membacakan tuntutanya. Dari beberapa poin yang diajukan, usulan Pansus dicoret oleh DPRD karena masih berjalan.
Tuntutannya adalah sebagai berikut :
- Membuka seluas-luasnya langkah yang dikata komprehensif yang akan dilakukan eksekutif untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar
- Mendesak SKPD melakukan/merasionailsasi program tanpa mengurangi penurunan kualitas
- Mendesak DPRD agar Pansus bisa dibentuk dan se-transparansi mungkin (dihapus DPRD)
- Menuntut Pemda untuk segera membayar hutang sesuai janji
- Menuntut Bappenda dan Bapeda untuk membenahi menejemen pemerintahan
- Menuntut membentuk Pansus (dihapus)
- Menuntut keras untuk segera mendorong pembayaran TPG / sertifikasi guru
Koordinator aksi M Hanif ditemani Alpad dan Ari, pasca audiensi memberikan penuturan bahwa pihaknya, ingin melihat keseriusan dewan soal Gagal Bayar ini.
“Mungkin tadi sedikit panas soal Pansus, bukan siapa yang setuju atau tidak, tapi kita jngin melihat keseriusan fraksi dan pandangan soal Pansus,” sebut Ari.
“Kami hanya menegaskan hari ini kami datang untuk mengkroscek dan kawal bersama
“Mari kawal bersama, kegiatan ini mungkin akan jadi nafas panjang gerakan ini,” timpal satu sama lain sembari mengajak aktivis lainnya yang di Kuningan untuk sama-sama mengawal.
Aksi sendiri, ditutup dengan gunting pita di depan pintu DPRD sembari memasang poster dengan tulisan jangan masuk angin. Dibentangkan juga, tulisan TPU Masyarakat di depan gedung. (eki)