KUNINGAN (MASS) – Banyak pihak yang selama ini ikut memberikan bantuan kepada masyarakat untuk penanggulangan dampak covid-19 di Kabupaten Kuningan.
Namun, ternyata sumber dana tetap satu dari pemerintah yakni yang Rp77 miliar (Rp 5 miliar untuk alokasi bencana alam). Hal itu terungkap pada saat Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) beraudiensi dengan BPKAD dan Juru Bicara Crisis Center.
“Semua bantuan yang diberikan baik oleh instansi, lembaga, ormas kebanyakan dari pemerintah. Kami menggandeng mereka karena mereka punya massa,” ujar Juru Bicara Crisis Center Agus Maludin yang didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Dr A Taufik Rohman MSi, Rabu (1/7/2020) ketika memberikan jawaban kepada wartawan yang tergabung pada Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis)
Tentu pernyataan ini cukup mengagetkan karena banyak warga mengira bantuan yang diberikan oleh instansi baik vertikal, atau oleh ormas dan lembaga kepada masyarakat adalah dana sendiri, ternyata itu salah.
Pada audiensi , diterangkan pula realisasi anggaran covid-19 oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Dr A Taufik Rohman MSi. Ia menerangkan, anggaran yang mencapai Rp72.370.881.146 ternyata hingga tanggal 1 Juli telah terealisasi Rp34.564.732.200.
Sementara itu sisa anggaran masih sekitar Rp37.806.148.946. Rincian anggaran tersebut adalah Pengadaan Alat dan Obat untuk Penanganan Covid-19 Rp2 miliar realisasi Rp2 miliar.
Lalu, pembuatan ruang isolasi dan ruang perawatan khusus Covid-19 Rp1 miliar sudah terserap semua. Kemudian , dukungan sarana dan prasarana untuk penangan Covid-19 Rp3 miliar dan semua terserap.
Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian suspec corona virus 19 Rp4 miliar realisasi Rp1 miliar. Sedangkan sisa anggaran Rp3 miliar.
Setelah itu pengadaan rumah sakit darurat Covid-19 Rp 7,5 miliar dan sudah terealisasi. Untuk renovasi rumah sakit darurat Covid-19 Rp2.250.000.000 dan sudah terealisasi.
Sementara penyediaan stok sembako antisipasi dampak Covid-19 Rp500 juta dan sudah terserap. Lalu, penyediaan stok pangan antisipasi dampak Covid-19 Rp2,5 miliar realisasi Rp500 juta dan sisa anggaran Rp2 miliar.
Untuk Aktivasi posko Crisis Center Covid-19 dan LPPL Rp. 11.620.881.145 realisasi Rp. 7.274.347.800. Sementara sisa anggaran Rp4.346.533.345.
Penanganan dampak ekonomi Covid-19 sektor pertanian, peternakan dan KUKM Rp9 miliar. Hingga saat ini belum terealisasi.
Begitu juga insentif tenaga medis Rp3 miliar belum terealisasi. Sedangkan jaring pengaman sosial Rp26 miliar realisasi Rp9.540.384.400 sisa anggaran Rp. 16.459.615.600.
“Laporannya sangat jelas sehingga kami tidak mungkin macam-macam karena laporanya sangat rinci.” ujar Kepala BPKAD yang biasa dipanggil Opik itu. (agus)
