KUNINGAN (Mass) – Tidak ada alasan Pilkada 2018 nanti tidak menelorkan pemimpin berkualitas. Pasalnya, biaya yang akan dihabiskan nanti begitu fantastis. Dana cadangan yang resmi dari APBD saja mencapai Rp23 milyar. Belum dari sumber lain dan dana yang dihabiskan para calon.
Ketua KPU Kuningan, Hj Heni Susilawati mengingatkan kembali, nominal dana cadangan Pilkada Kuningan. Berdasarkan Perda 17/2015, biayanya mencapai Rp23 milyar. Jumat (7/7), pihaknya bertandang ke Pendopo kaitan dengan anggaran tersebut.
“Tadi kami bertandang ke Pendopo untuk tujuan kordinasi kelembagaan dengan Bupati Kuningan dalam rangka persiapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Pilkada Kuningan,” sebut Heni.
Keempat anggotanya turut serta plus sekretaris KPU. Mereka diterima langsung Bupati H Acep Purnama MH. Tampak mendampingi Acep, Asda 1 Pemerintahan dan Kabag Tapem. Hasilnya, disepakati penandatanganan NPHD akan dilaksanakan Jum`at (14/7) depan pukul 08.00 WIB.
“Jadi hasilnya itu kita akan tandatangani NPHD Jumat depan pukul 8 pagi di Pendopo,” jelasnya.
Setelah penandatanganan NPHD, imbuh Heni, KPU Kuningan akan menindaklanjuti dengan melakukan proses register dan pembukaan rekening. Ini dimaksudkan agar anggaran tersebut dapat digunakan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada Kuningan.
Sementara, beberapa kalangan mengaku terkejut mendengar besaran anggaran Pilkada. Untuk ukurannya, nominal 23 milyar rupiah merupakan angka yang besar. Terlebih, masing-masing calon pun dipastikan akan mengeluarkan dana pula untuk pemenangannya.
“Saya kira tidak berlebihan apabila masyarakat menuntut hak supaya Pilkada nanti betul-betul harus menghasilkan pemimpin berkualitas. Dana puluhan milyar itu dari APBD yang sudah barang tentu merupakan uang rakyat,” harap Yana Mulyana, warga biasa. (deden)
