Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Cilimus, Ciawigebang dan Luragung Juga Ada Penyekatan

KUNINGAN (MASS)-  Penyekatan yang dilakukan pemerintah bukan hanya di wilayah Kecamatan Cigugur dan  Kuningan, tapi juga di Cilimus, Ciawigebang, Jalaksana, Kramatmulya dan juga Kecamatan Luragung.

Petugas gabungan dari Polsek, Koramil, Dishub dan kecamatan bahu membahu melakukan penyekatan. Seperti yang terlihat di Kecamatan Luragung.

“Iya di kami juga ada penyekatan mulai malam ini,” ujar Camat Luragung Drs Pulung Sugandi, Selasa malam.(agus)

Titik Penyekatan

a)Wilayah Kuningan dan Wilayah Cigugur

– Rest Area Cirendang;

-Lamer Ciporang

-Simpang Cijoho bawah;

-Simpang Jl. Wijaya;

-Simpang Yamsik;

-Dewi Sartika/Balebat;

-Simpang Kemenag:

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Lamer Gotong Royong:

-Simpang Flora;

-Alun-alun Cigugur;

-Lamer Darurat;

-Simpang BNI;

-Simpang Makam Gede;

Simpang Sidapurna;

-Simpang Bola Dunia dan

-Jln. Baru Kenis Bawah.

b)Wilayah Cilimus

-Bundaran Caracas;

-Simpang Bojong

-Lamer Bandorasa;

Advertisement. Scroll to continue reading.

c.Wilayah Ciawigebang

– Alun-alun Ciawigebang;

-Terminal Ciawigebang;

-Simpang Bulaksurat;

Untuk wilayah Kuningan, Cigugur, Cilimus dan Ciawigebang dilakukan optimalisasi operasi yustisi, pengetatan PPKM Mikro atau penyekatan jalan/penutupan jalan.

d)Wilayah Jalaksana dan Wilayah Kramatmulya

-Manislor – Pasar Krucuk;

Untuk wilayah Jalaksana dan Kramatmulya dilakukan optimalisasi operasi yustisi dan pengetatan PPKM Mikro.

Isi SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/1575/Huk

TENTANG

PENYEKATAN RUAS JALAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN

KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONAVIRUS

Advertisement. Scroll to continue reading.

DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUNINGAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan

Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Discase 2019 dan Surat Edaran Bupati Nomor

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus

Discase 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran

Coronavirus Discase 2019 Di Kabupaten Kuningan.

Berkenaan dengan hal terebut, maka kepada seluruh pihak agar melaksanakan

dan memperhatikan pelaksanaan optimalisasi operasi yustisi, pengetatan PPKM

Mikro atau penyekatan jalan/penutupan jalan mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 5 Juli 2021, yang dimulai dari pukul 20.00 WIB s.d pukul 05.00 WIB, dengan

lokasi sebagai berikut :

a)Wilayah Kuningan dan Wilayah Cigugur

– Rest Area Cirendang;

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Lamer Ciporang

-Simpang Cijoho bawah;

-Simpang Jl. Wijaya;

-Simpang Yamsik;

-Dewi Sartika/Balebat;

-Simpang Kemenag:

-Lamer Gotong Royong:

-Simpang Flora;

-Alun-alun Cigugur;

-Lamer Darurat;

-Simpang BNI;

-Simpang Makam Gede;

Simpang Sidapurna;

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Simpang Bola Dunia dan

-Jln. Baru Kenis Bawah.

b)Wilayah Cilimus

– Bundaran Caracas;

Simpang Bojong:

-Lamer Bandorasa;

c.Wilayah Ciawigebang

– Alun-alun Ciawigebang;

Terminal Ciawigebang;

– Simpang Bulniesurat;

Untuk wilayah Kuningan, Cigugur, Cilimus dan Ciawigebang dilakukan optimalisasi

operasi yustisi, pengetatan PPKM Mikro atau penyekatan jalan/penutupan jalan.

d)Wilayah Jalaksana dan Wilayah Kramatmulya

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Manislor – Pasar Krucuk;

Untuk wilayah Jalaksana dan Kramatmulya dilakukan optimalisasi operasi yustisi dan pengetatan PPKM Mikro.

Penyekatan Jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan Penyebaran Coronavirus Discase 2019 di Kabupaten Kuningan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PPKM diwilayahnya masing-masing.

Penyekatan Jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan Penyebaran Coronavirus Discase 2019 di Kabupaten Kuningan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PPKM diwilayahnya masing-masing.

Membatasi pergerakan angkutan barang kecuali angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial, dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi meliputi:

a.Angkutan barang yang digunakan untuk kegiatan yang diperbolehkan selama

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meliputi :

1)Angkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat

(TNI/POLRI) maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi

pemerintah terkait;

2)Angkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan

konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;

Advertisement. Scroll to continue reading.

3)Angkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang

turut serta dalam penanganan Coronavirus Disease (Covid-19);

4)Angkutan barang keperluan pokok masyarakat;

5)Angkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;

6)Angkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, sanitasi, ambulance dan mobil zenajah;

7)Angkutan barang pangan, makanan, dan minuman;

8)Angkutan barang bahan bakar minyak, bahan bakar gas;

9)Angkutan barang keperluan ekspor dan impor;

10)Angkutan barang kiriman/ekspedisi;

11)Angkutan barang pengantaran/pengedaran uang dan angkutan perbankan;

12)Angkutan barang untuk keperluan konstruksi;

13)Angkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;

14) Angkutan barang untuk sektor industri strategis;
15) Angkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain
angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran)
dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek
tertentu;dan

16) Angkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan
internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
b. Operasional angkutan barang harus memenuhi ketentuan mengenai daya angkut,
kelas jalan dan tata cara muat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak berlaku / dikecualikan
bagi Masyarakat dan Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan seperti :
a. Penjualan kebutuhan pokok;
b. Praktek dokter / Apoteker / Balai pengobatan / Toko obat;
c. Masyarakat yang memerlukan keperluan mendesak seperti : Sakit dan Berobat;
d. Pasar tradisional / Pasar modern;
e. Tenaga medis dan relawan penanganan Covid-19 serta pertolongan kemanusiaan
lainnya; dan

f. Masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bank Kuningan

PAM

PD

PKB

PAN

Advertisement
Advertisement
Advertisement

BNNK

Bappenda

Uniku

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Terjadinya penurunan level PPKM dari level 4 menjadi PPKM Level 3 yang diterapkan di Kuningan, tidak membuat kegiatan operasi yustisi yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ibu Sarwi (73) salah seorang warga Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan begitu sumringah ketika melihat rombongan Polres Kuningan mendatangi rumahnya. Kedatangan mereka...

Government

KUNINGAN (MASS) – Staf téritorial Kodim 0615/Kuningan meninjau lokasi jalan yang rencananya akan diperbaiki lewat program Bhakti Siliwangi Satata Sariksa (BSMSS). Jalan yang akan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, Polres Kuningan terus bergerak membantu masyarakat dengan menggelar bakti sosial (baksos) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan....

Advertisement