Ini Peruntukkan 3 Mobil Dinas Mewah Yang Dibeli Pemda

KUNINGAN (MASS) – PPK (Pejabat Pembuat Komitment) pada pengadaan mobil dinas Pemda di tahun 2022, Jhon Raharja (Kabid Asset BPKAD Pemkab Kuningan), angkat bicara, terutama soal catatan LHP BPK dan peruntukkan mobil dinas tersebut. Pengadaan 3 mobil dinas itu, jadi catatan LHP BPK, karena dianggap melampaui angka satuan regional yang sudah tertera dalam Perpres no … Baca Selengkapnya

Sebetulnya 3 Mobil Dinas Mewah itu Buat Siapa sih?

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di Cirebon. Salah satunya menyangkut pengadaan mobil dinas mewah yang kini tengah jadi sorotan para wakil rakyat. “Emang perlu yah, pejabat pake mobil semahal itu?. CCnya besar dan harganya, bagi saya sih … Baca Selengkapnya

Pengadaan Kendaraan Dinas Lebihi Anggaran, Boroskan Rp.563,93 juta

KUNINGAN (MASS) – Tiga pengadaan mobil dinas operasional pada TA 2022 kemarin, minus dan double gardan oleh Pemkab Kuningan, dituding pemborosan. Kritik keras itu, disampaikan oleh Fraksi PKB DPRD Kuningan dalam Pandangan Umumnya yang dibacakan beberapa waktu lalu. “Pemerintah Kabupaten Kuningan pada TA 2022 Menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar RP 83,19 M, dengan … Baca Selengkapnya

Tanda Tanya Besar, PAM Masih Dijabat Plt Direktur

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya mutasi/rotasi pejabat lingkup Pemkab Kuningan yang tertunda, perusahaan daerah pun saat ini masih ada yang dipimpin oleh seorang plt direktur (pelaksana tugas). Padahal kekosongan jabatan tersebut sudah lebih dari 6 bulan lamanya. Ini terjadi di tubuh PAM (perumda air minum) Tirta Kamuning Kuningan, perusahaan daerah yang terbilang besar, sepeninggal Alm … Baca Selengkapnya

Tolak Saran Perumda Jadi Agen Gas LPG, Ini Alasan Bupati

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, menolak saran dari Fraksi Golkar agar Perumda AU (Anek Usaha) jadi agen gas LPG 3 kg. Bukan tanpa alasan, Golkar sebenarnya menyarankan tersebut karena tidak optimalnya PAD dari badan usaha daerah, dan masih ada zonasi yang perlu distribusi di beberapa wilayah Kuningan, agar harga seimbang. … Baca Selengkapnya

Bupati Menjawab “Penghakiman” DPRD Hari Ini

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, nampak datang ke kantor DPRD Kabupaten Kuningan untuk mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (27/6/2023) siang ini. Bupati Acep, datang untuk menjawab “penghakiman” DPRD yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi. Hal yang dijawab Bupati, mulai dari pertanyaan, pernyataan dan kritik dari fraksi-fraksi dalam PU (Pandangan Umum)-nya. Rapat Paripurna yang … Baca Selengkapnya

Soal Rp.0,- Retibusi Tempat Parkir Khusus Tahun 2022, Dishub Jelaskan Begini

KUNINGAN (MASS) – Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kuningan Herdiana, menjelaskan bagaimana kronologinya sampai terjadi PAD dari sektor tempat parkir khusus bisa Rp.0,- (nol rupiah) di tahun 2022. Awalnya, ia menjelaskan bahwa tempat parkir khusus yang dimaksud hanya yang tersebar di dua titik, yakni RSUD 45 Kuningan dan RSUD Linggarjati. “Kedua lokasi tersebut, telah berkontrak di … Baca Selengkapnya

Minim Kontribusi, Golkar Minta PDAU Jadi Agen Gas LPG

KUNINGAN (MASS) – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Kamis (22/6/2023) siang ini, Fraksi Golkar menyoroti beberapa hal. Dalam Pandangan Umum (PU)-nya, salah satu yang disoroti Fraksi Golkar adalah realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Awalnya, Golkar mengapresiasi karena melampaui target di beberapa sektor. … Baca Selengkapnya

DPRD Minta TPP, TPG dan BPJS Segera Dibayar

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang belum terpenuhi. Hutang yang disebut, baik yang terjadi pada 2022 lalu, maupun yang tengah berjalan saat ini. “Kami meminta pemerintah daerah Kabupaten Kuningan agar menyelesaikan keseluruhan kewajiban yang belum diselesaikan,” pinta … Baca Selengkapnya

Ada Potensi Gagal Bayar Terulang, DPRD Minta Diklat dan Honorarium Kegiatan Dipangkas

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya, merasionalisasi/mengurangi honorarium kegiatan dan rasionalisasi bimtek dan diklat. Hal itu, dibacakan juru bicara DPRD Yaya (F-PKS), saat Rapat Paripurna DPRD yang diselenggarakan di gedung dewan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pansus, setidaknya memberikan … Baca Selengkapnya