Pemerintahan

Jembatan Perintis Garuda Harapan Masyarakat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, disambut antusias oleh masyarakat, Selasa (7/4/2026). Acara peletakan batu pertama dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Camat Ciwaru Rusmiadi menyebut pembangunan jembatan ini sebagai hasil perjuangan panjang warga yang selama ini harus menghadapi akses sulit, terutama … Baca Selengkapnya

Ini Perbedaan PNS, P3K Penuh Waktu dan P3K Paruh Waktu

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pasca mencuatnya isu soal P3K tidak direkomendasikan menjadi Kepala Sekolah, banyak masyarakat yang masih bingung mengenai status pegawaian di lingkungan pemerintahan. Pasalnya belakangan, istilah Aparatur Sipil Negara atau ASN tidak hanya merujuk pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang punya dua ketegori. Sekretaris Badan Kepegawaian … Baca Selengkapnya

Ini Daftar SLTP di Kabupaten Kuningan yang Jadi Temuan BPK Serta Besaran Tuntutan Ganti Rugi-nya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merekomendasikan puluhan sekolah di Kabupaten Kuningan untuk mengganti rugi (Tuntutan Ganti Rugi alias TGR) atas penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2024 hingga tahun anggaran 2025. Diantaranya, kegiatan yang direkomendasi TGR oleh BPK adalah Selisih Transaksi SIPLAH (Pembelian Laptop) Tahun 2024 dan 2025, Kekurangan … Baca Selengkapnya

Konflik Timur Tengah “Paksa” Hemat BBM, Bupati Dorong ASN Berkantor Pakai Sepeda

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan, Dr Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di Kuningan yang tertuang dalam surat edaran akan mulai diterapkan pada Jumat mendatang. Ia mengatakan tidak seluruh ASN akan bekerja dari rumah. Pejabat eselon II dan sebagian eselon III tetap bekerja seperti biasa di kantor, begitu juga dengan … Baca Selengkapnya

Lowongan untuk ASN, Siapa Mau Jadi Anggota Dewas Bank Kuningan? Ini Syaratnya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda AU) Bank Perekonomian Rakyat Kuningan atau yang lebih dikenal Bank Kuningan, dibentuk Panitia Seleksi. Pansel yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 230 Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026 itu, kini membuka kesempatan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah … Baca Selengkapnya

Selain Layanan Kesehatan dan Sekolah, Ini Daftar Instansi di Kabupaten Kuningan Yang Tidak Ikut WFH Pada Hari Jumat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Kabupaten Kuningan juga segera diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, mulai pekan ini di hari Jumat. Dalam SE No 000.8.6.1/17/org/2026, WFH yang bertujuan penghematan energi dan penggunaan BBM itu -imbas konflik timur tengah-, Bupati mengatur ASN mana saja yang kerja dari rumah, dan mana saja … Baca Selengkapnya

Soal LHP BPK, Sekda Pastikan Tak Ada Kaitan dengan Pilkada

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan U Kusmana S Sos M Si, menegaskan bahwa LHP BPK RI dengan rekomendasi TGR, tak ada kitannya dengan Pilkada sama sekali. Hal itu ditegaskan Sekda Uu, saat dipanggil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Senin (6/4/2026) kemarin. “Saya pastikan tidak ada,” tegas U Kusmana, … Baca Selengkapnya

Rinci Temuan BPK, Dewan Minta Pemda Segera Penuhi Rekomendasi Tepat Waktu

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (6/4/2026) siang tadi, Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) U Kusmana, Kepala BPKAD Deden Kurniawan dan Inspektor Ahmad Juber, untuk klarifikasi soal temuan BPK-RI yang merekomendasikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah surat diterima. Ketua Komisi IV DPRD Hj Neneng, didampingi … Baca Selengkapnya

TGR LHP BPK Hanya Rp 3,2 Milliar, Sekolah-Sekolah Harus Setor “Patungan” Ganti Rugi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana S Sos M Si, membantah angka temuan BPK RI yang dikatakan, ganti ruginya (TGR) mencapai Rp 8,6 Milliar. Kata Sekda, usai dipanggil Komisi IV DPRD pada Senin (6/4/2026) siang bersama Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat, angka ganti rugi sesuai rekomendasi BPK adalah Rp 3,2 Milliar. “Terkoreksi … Baca Selengkapnya

Sekda Dipanggil Komisi 4 DPRD, Soal Temuan BPK Rp 8,6 Milliar?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan U Kusman S Sos M Si, Senin (6/4/2026) pagi ini. Pantauan kuningnmass.com sekitar pukul 10.30 WIB, mobil yang biasa digunakan Sekda, sudah terparkir di halaman Gedung DPRD Kuningan, beriringan dengan mobil yang biasa digunakan Ketua Dewan. Agenda Sekda di gedung Wakil … Baca Selengkapnya