Bupati Tandatangani Perjanjian APIP Dan APH

KUNINAN (MASS)-  Bupati Kuningan H Acep Purnama, menandatangani surat perjanjian kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu kepolisian dan kejaksaan terkait indikasi korupsi pada penyelenggara pemerintahan daerah. Acara ini dilakukan  di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa, (17/8/2018).

Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung program tersebut, dengan akan melakukan langkah nyata dalam upaya memberantas korupsi di Kabupaten Kuningan. Kerjasama APH dan APIP terkait penanganan pengaduan masyarakat yaitu Koordinasi APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana.

Penerapan hukum pidana merupakan tindakan terakhir (Ultimum Remedium) dalam menilai tindakan penyelenggara pemerintahan, sehingga pembangunan berjalan epektif. Kordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu mandat Pasal 385 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sehingga apa yang dilakukan hari ini merupakan kewajiban kita selaku penyelenggara negara untuk menindaklanjuti amanah Undang-undang. Kordinasi APIP dan APH ditujukan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir terhadap penyelenggara pemerintahan dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan.

Dampaknya adalah terhambatnya pembangunan daerah dan melambatnya penyerapan anggaran daerah. Dalam acara penandatanganan kerjasama ini, program yang dimaksud disosialisasikan langsung oleh narasumber dari ITJEN Kemendagri, BARESKRIM POLRI, dan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung.

Pj Gubernur Jawa Barat H Moch Iriawan dalam sambutannya mengatakan untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kemauan dan komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan daerah. Pihaaknya memahami bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa adanya kemauan dan komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik dari kepala daerah, DPRD, sampai unsur pelaksana.

“Maka tidak ada cara lain untuk kita meneguhkan komitmen kita untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencegahan korupsi,” kata Pj Gubernur.(agus)