KUNINGAN (MASS) — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kuningan melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Kuningan usai audiensi bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) yang digelar pada Kamis (11/7/2025) di Pendopo.
Audiensi yang dihadiri langsung Bupati Kuningan beserta jajaran pejabat SKPD itu dinilai gagal dalam menjawab persoalan mendasar PKL yang kini terhimpit tekanan ekonomi akibat kebijakan relokasi.
Ketua PMII Kuningan Dhika Purbaya mencatat, para pedagang hanya meminta ruang berdagang di lokasi semula, minimal di akhir pekan dan hari libur nasional. Namun permintaan sederhana tersebut tak kunjung mendapat jawaban konkret.
“Alih-alih jadi ruang dialog solutif, audiensi justru berakhir tanpa arah dan tanpa harapan. Bupati gagal memberikan langkah nyata yang bisa memulihkan omset PKL yang terus merosot,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Ironisnya, Dhika menilai forum audiensi tersebut malah diwarnai pembahasan masalah lama. Asisten Daerah II yang seharusnya memimpin penanganan isu PKL dinilai justru pasif. Sebaliknya, forum lebih didominasi seorang pejabat di luar bidang pengelolaan PKL yang mengambil porsi bicara cukup besar, memicu dugaan adanya tumpang tindih tupoksi dan konflik kewenangan.
Dhika juga menyoroti tindakan sejumlah pihak dari lingkaran Pemkab Kuningan yang disebut melakukan “peredaman aksi” pada malam sebelum audiensi. Upaya tersebut dinilai sebagai bentuk represi halus yang membungkam ruang gerak aspirasi PKL.
“Ini adalah tindakan anti demokrasi yang harus dihentikan. Membungkam perlawanan sah para pedagang sama saja mengebiri kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Dhika menilai, ketidakjelasan peran pejabat yang masih membawa kepentingan jabatan lama memperburuk koordinasi birokrasi, sekaligus memicu krisis kepercayaan publik.
Sebagai langkah lanjutan, PMII Cabang Kuningan berencana membawa persoalan tersebut ke Gedung DPRD untuk mendorong legislator menekan Pemkab agar memberikan solusi riil bagi PKL.
“Kami akan konsolidasi dengan beberapa tokoh dan segera membawa masalah ini ke dewan. Kami pastikan suara PKL tetap bergema di ruang-ruang pengambilan keputusan,” pungkasnya. (rizal)
