KUNINGAN (MASS) – Adanya pemberitaan yang berkaitan dengan Hj Elit Nurlitasari selaku ketua DPD Partai Nasdem Kuningan, diluruskan olehnya. Mulai dari soal pinjaman Rp1 miliar hingga kabar mundurnya pengurus di 23 DPC.
Ini disampaikan Elit bersama jajaran pengurus DPD lainnya serta 8 DPC saat ngopi bareng jurnalis di Agra Food Station, Jalan Cut Nyak Dhien, Selasa (18/2/2020).
“Terkait banyaknya pemberitaan di salah satu media massa tentang Nasdem, kami perlu meluruskan dengan keterangan yang sebenarnya terjadi,” tandas Elit.
Salah satunya menyangkut pinjaman 1 M di dewan kepada anggotanya yang kebetulan dari Nasdem, H Chartam Sulaiman. Elit menyebut, ia bersama Chartam telah dipanggil DPW Jabar guna mempertanyakan masalah itu.
“Kalau masalah pinjaman, saya tidak bisa menjelaskan di forum ini. Mestinya beliau (Chartam, red). Tapi karena hari ini katanya ada rapat, beliau tak bisa hadir meski sudah kami undang,” tuturnya.
Selain masalah pinjaman, imbuh Elit, DPW Nasdem Jabar juga mempertanyakan masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah yang disewa DPD Nasdem, sebelum pindah ke lokasi sekretariat saat ini.
“Soal katanya ada tunggakan PBB rumah yang sempat jadi sekretariat kami, yang muncul di berita, terus terang saya tidak tahu ada perjanjian seperti apa, antara ketua DPD sebelum saya dengan pemilik rumah,” ungkap dia.
Elit mengatakan, lazimnya PBB dibayarkan oleh pemilik rumah atau yang mengontrakkan bangunan. Sedangkan kewajiban penyewa adalah biaya habis pakai, seperti pemakaian listrik, PAM, dan biaya pemakaian Wifi.
“Bisa saja PBB itu dibayarkan oleh si pengontrak, namun kami kan tidak tahu perjanjiannya seperti apa, karena untuk itu perlu ada perjanjian dulu sebelumnya, ” jelas Elit.
Menyangkut berita ketua DPD Nasdem tidak loyal pada pengurus DPC-nya, ditepis Elit. Ia menegaskan bahwa loyalitas itu harus dimiliki bawahan ke atasannya, bukan sebaliknya.
“Mungkin salah penyampaian saja, karena yang harus loyal itu bawahan ke atasan. Sedangkan sikap atasan ke bawahan itu namanya perhatian, bukan loyalitas,” rungutnya.
Adapun kabar 23 DPC yang hengkang dari kepengurusan partai yang ia pimpin, Elit menandaskan perlu dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari mereka.
“Buktinya hingga saat ini kami belum menerima satu pun surat pengunduran diri dari DPC yang ada. Karena pengunduran diri dalam sebuah organisasi resmi harus pakai surat, bukan pakai urat,” jelas Elit.
Dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan itu, ia juga menyanggah beberapa tudingan lainnya yang ditulis dalam pemberitaan media. Bahkan didampingi rekannya yang berprofesi sebagai advokat, Elit berencana berkonsultasi kepada pihak berwajib agar bisa memroses tudingan-tudingan yang ditujukan kepadanya secara hukum.
“Ada beberapa tulisan di media tersebut yang diduga telah melanggar secara hukum. Kami akan mengkonsultasikan hal ini pada pihak kepolisian apakah bisa diproses lebih lanjut di jalur hukum,” pungkas Elit didampingi Naibahu, rekan advokatnya. (deden)
