KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Dian-Tuti, harus mendapatkan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, situasi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja (fenomena gagal bayar, boncos, red) menuntut adanya langkah nyata, bukan sekadar komitmen verbal semata tapi membutuhkan kerja sama semua stakeholder.
“Karena sudah kita ketahui bersama, kondisi keuangan daerah sedang dalam situasi yang tidak sehat,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Pernyataan Bupati dan Ketua DPRD Kuningan yang menyatakan komitmennya untuk membangun daerah, menurut Asep Papay, sapaan akrab Ketua PSI Kuningan, harus dibuktikan dengan kebijakan yang konkret dan tidak hanya berhenti pada seremonial belaka. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD, sebagai wakil rakyat, harus benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik semata.
“Kita harus menggugah kesadaran para anggota DPRD. Jika eksekutif berupaya melakukan efisiensi dan penghematan dengan fokus pada sektor-sektor prioritas, maka legislatif pun harus menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi anggaran daerah. Jangan sampai hanya eksekutif yang disorot, sementara DPRD justru terkesan abai,” pintanya.
Selain itu, Asep Papay juga menyoroti pentingnya strategi kepala daerah dalam menarik anggaran pusat untuk pembangunan Kuningan. Salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah adalah dengan menggiring lebih banyak dana dari pemerintah pusat, agar Kuningan tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas.
“Jika anggaran pusat mampu kita tarik ke Kuningan, tentu kondisi keuangan daerah bisa membaik. Tapi ini butuh strategi yang matang dan kerja keras dari kepala daerah. Upaya maksimal untuk mendatangkan anggaran tambahan sudah dilakukan oleh Bupati dan Wakil bupati. Saya berharap seluruh stakeholder, baik eksekutif maupun legislatif, benar-benar bersinergi dalam upaya efisiensi dan optimalisasi keuangan daerah,” ujarnya.
“Hanya mengingatkan bahwa pembangunan Kuningan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama. Eksekutif dan legislatif harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini adalah momentum untuk membuktikan kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat,” imbuhnya di akhir. (eki)
