Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Law

Biar Tidak Terjadi Perbedaan Pandangan (Disenting Opinion), Lakukan Upaya Hukum Gugatan PTUN

KUNINGAN (MASS) – Pencopotan Pj Bupati Kuningan sebelum 4 Desember jangan dipolitisasi. Kuningan tengah melaksanakan Pemilihan Bupati Wakil bupati. Itu suatu hal biasa sepanjang Keputusan Tata Usaha Negara pemberhentian PJ Bupati Kuningan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 86 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 2024 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) huruf b yang isi bunyinya : Keputusan Tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 ayat (2) yang isi bunyinya: Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (Algeme beginselen van behoorlijk bastuur atau the general princples of good administration).

Serta tidak bertentangan dengan AAUPB khususnya azas kepastian hukum, dan azas kecermatan, dan Keputusan Tata Usaha dibuat tidak bertentangan dengan larangan Wilekker (semena-mena atau sewenang-wenang), dan jika ada pihak yang berkepentingan atas keputusan pemberhentian PJ Bupati Kuningan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan azas praduga tidak bersalah (prisamtion of inocence).

Artinya selama keputusan pemberhentian PJ Bupati Kuningan belum ada putusan pengadilan PTU N yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) cacat yurisdis dan harus dibatalkan adalah sah menurut hukum.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Demikian Legal Opinion (Pendapat Hukum ) dari praktisi hukum yang sering beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik mengawakili sebagai Tergugat (Pejabat Tun) atau Penggugat (perseorangan atau badan hukum perdata melawan pemerintah yang menjadi objek sengketanya keputusan tata usaha negara).***

Penulis : Hamid, S.H.,M.H Advokat Praktisi Hukum

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Keputusan mengejutkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengganti Iip Hidajat sebagai Pj Bupati Kuningan, menuai tanggapan dari sejumlah kalangan. Iip...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabar Pj Bupati Kuningan Iip Hidayat akan digantikan oleh Pj Baru, mengejutkan warga Kabupaten Kuningan. Bahkan, dirinya pun terkejut. Pasalnya, masa...

Law

KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan Norma Dasar (Grundnorm) konsep Teori Hukum Murni, yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Istilah yang...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Perbedaan tafsir hukum soal Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar harus cuti, rupanya kian meruncing. Seorang praktisi hukum senior, Hamid SH...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Risiko yang harus diambil oleh anggota dewan yang berniat mencalonkan bupati nanti, cukup besar. Pasalnya, mereka harus mengundurkan diri, bukan hanya...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dalam hukum pidana terdapat jenis perbuatan pidana (srafbaar feit) dinyatakan selesai cukup dilakukan oleh satu orang diantaranya tindak pidana pencurian diatur...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu, dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil aktif Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pemilu adalah proses ketatanegaraan atau proses politik, dan pemilu merupakan kebutuhan masyarakat untuk terwujudnya perubahan nasib bangsa, agar pemilu 2024 terselenggara...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Soal sistem pemilu yang hendak diputuskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), Mantan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan periode 2003-2008 dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tindak pidana korupsi tergolong tindak pidana khusus yang merupakan kejahatan luar biasa (Ektraordinary crime), dan yang tergolong kejahatan luar biasa selain...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Munculnya pendapat hukum kaitan dengan artikel opini yang ditulis Dadang Abdullah, membuat seorang pengacara senior, Hamid SH MH angkat bicara. “Maaf...

Advertisement