hamid sh mh

Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Akan Menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (Wetboek van srafrecht ) Buku II Bab VII kejahatan yang hanya boleh dituntut atas Pengaduan diantaranya Pasal 284 KUHP (overspel) artinya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangannya. Overspel juga dikenal sebagai Zina tergolong Klacht delict adalah istilah dalam Bahasa … Baca Selengkapnya

Kepala Desa Berwenang Mewakili Desa di Sidang Pengadilan, dan Berwenang Menunjuk Kuasa Hukum

oleh

KUNINGAN (MASS) – Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tipa provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Derah yang di atur dalam Undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bahwa atas dasar Undang-undang Dasar 1945 tersebut lahir lah Undang-undang … Baca Selengkapnya

Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan PILKADA

oleh

KUNINGAN (MASS) – Gubernur, Bupati, dan Walikota masing–masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945), bahwa atas dasar Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 itu lahir UU bidang politik, yaitu UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas … Baca Selengkapnya

Biar Tidak Terjadi Perbedaan Pandangan (Disenting Opinion), Lakukan Upaya Hukum Gugatan PTUN

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pencopotan Pj Bupati Kuningan sebelum 4 Desember jangan dipolitisasi. Kuningan tengah melaksanakan Pemilihan Bupati Wakil bupati. Itu suatu hal biasa sepanjang Keputusan Tata Usaha Negara pemberhentian PJ Bupati Kuningan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 86 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 … Baca Selengkapnya

Persyaratan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota

oleh

KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan Norma Dasar (Grundnorm) konsep Teori Hukum Murni, yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Istilah yang dibangun oleh Hans Kelsen untuk menjelaskan mengenai salah satu hal yang ada dalam teori jenjang norma hukum (Stufenttheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan atau … Baca Selengkapnya

Sekda Harus Cuti, Aturan Dari Mana? Edaran itu Bukan Hukum

oleh

KUNINGAN (MASS) – Perbedaan tafsir hukum soal Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar harus cuti, rupanya kian meruncing. Seorang praktisi hukum senior, Hamid SH MH akhirnya angkat bicara. Dalam penuturannya, mantan komisioner KPU Kuningan ini menjelaskan secara runut dengan tujuan agar mudah dipahami banyak orang. “Jadi begini, bahwa aturan lebih tinggi derajatnya tentang Pemilu Gubernur … Baca Selengkapnya

Anggota Dewan yang Mau Nyabup Harus Mundur

oleh

KUNINGAN (MASS) – Risiko yang harus diambil oleh anggota dewan yang berniat mencalonkan bupati nanti, cukup besar. Pasalnya, mereka harus mengundurkan diri, bukan hanya sekadar cuti. Penjelasan ini bukan disampaikan komisioner KPU Kuningan yang sedang menjabat melainkan dilontarkan oleh Praktisi Hukum, Hamid SH MH, Minggu (31/3/2024). Mantan komisioner KPU ini mengurai dasar hukum dari pernyataannya … Baca Selengkapnya

Pemilu Tidak Akan Demokratis Jika Penerima Money Politik, dan Yang Punya Sumber Dana Tidak Dihukum

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam hukum pidana terdapat jenis perbuatan pidana (srafbaar feit) dinyatakan selesai cukup dilakukan oleh satu orang diantaranya tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tetapi ada jenis perbuatan pidana dinyatakan selesai harus ada kawan peserta atau pelakunya lebih satu orang diantaranya tindak pidana, gratifikasi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 … Baca Selengkapnya

Alur Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemilu

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu, dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil aktif Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa, Luar negeri, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu. Pelaporan pemilu langsung WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu (Partai Politik, Calon Anggota … Baca Selengkapnya

Azas Netralitas Dalam Pemilu

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemilu adalah proses ketatanegaraan atau proses politik, dan pemilu merupakan kebutuhan masyarakat untuk terwujudnya perubahan nasib bangsa, agar pemilu 2024 terselenggara secara berkualitas, dan demokratis dituntut adanya pentaatan terhadap azas netralitas Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), dan Tenaga Non PNS dengan jenis THL, Kepala Desa. Pasal 52 ayat (3) huruf j … Baca Selengkapnya