KUNINGAN (MASS) – Bahan bakar minyak bersubsidi yang menjadi andalan masyarakat menengah ke bawah, kini keberadaannya mengkhawatirkan. Pasalnya kuota yang diberikan pemerintah mulai menipis bahkan diprediksi hanya akan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sampai bulan Oktober 2022.
Sebanyak 16,8 juta KL bahan bakar minyak jenis pertalite sudah dikonsumsi sampai bulan Juli oleh masyarakat. Sementara kuota yang diberikan sebesar 23,1 juta KL. Artinya sebanyak 73,04% pertalite sudah terpakai.
Apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pertalite masyarakat?
Banyak yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pembatasan kuota, pembatasan pengguna BBM bersubsidi dan dialihkan kepada BBM non subsidi, sampai kepada kenaikan harga BBM.
Sebenarnya peristiwa kenaikan BBM dan pengurangan subsidi sampai hilangnya BBM dari pasaran sudah terjadi untuk kesekian kali. Masih ingatkah bagaimana BBM jenis premium langka di pasaran?
Tentunya dengan alasan untuk mengurangi beban APBN, maka premium yaitu jenis BBM yang bersubsidi sedikit demi sedikit mulai dialihkan pengunaannya ke BBM jenis pertalite meskipun harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan premium.
Awalnya BBM jenis premium mengalami kelangkaan dengan berbagai alasan. Misalnya saja membebani APBN dengan adanya subsidi. Kemudian mengalihkan konsumen untuk menggunakan pertalite. Sampai pada akhirnya premium tergantikan oleh pertalite di pasaran. Meskipun pemerintah mengungkapkan alasan tentang kelangkaan BBM jenis premium. Karena digunakan untuk campuran jenis pertalite yaitu 50% premium dan 50% Pertamax. Jikapun ada yang beredar, jumlahnya sangatlah sedikit. Hanya BBM jenis premium sajalah yang mendapatkan subsidi. Sedangkan untuk BBM yang lainnya tidak mendapatkan subsidi (sindonews.com, 3/01/22).
Hal itu pun terjadi kembali kepada pertalite, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang kini dana dari APBN telah menembus Rp 503 triliun untuk sumber energi.
Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menangani masalah kelangkaan. Dengan pembatasan kuota, sampai melontarkan wacana untuk menaikkan harga BBM jenis pertalite. Tentu hal ini membuat masyarakat mengantri di SPBU. Karena jika BBM jenis pertalite dinaikkan akan menggangu perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang menggunakan BBM bersubsidi. Seperti jasa angkutan umum, para nelayan, jasa angkutan barang, sampai para petani. Kenaikan BBM membuat pelaku usaha menaikkan harga barang. Terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan primer.
Maka kenaikan BBM harus ditolak oleh semua pihak. Tidak hanya masyarakat menengah ke bawah namun juga oleh masyarakat menengah ke atas. Karena adanya barang subsidi dan non subsidi membuktikan bahwa pemerintah melakukan pembatasan wilayah terhadap masyarakat. Padahal hak bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah.
Usaha liberalisasi migas
Bercermin dari semua peristiwa yang terjadi terhadap migas. Salah satunya adalah pertalite yang sedang hangat diperbincangkan, maka keadaan ini membuat masyarakat semakin berpikir bahwa ada ketidak seriusan pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat. Bagaimana tidak, pemerintah dengan alasan membebani APBN maka subsidi sumber energi sedikit demi sedikit dihapuskan. Padahal inilah satu-satunya andalan masyarakat menengah ke bawah untuk mengatasi himpitan ekonomi.
Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada tahun 2020 saja kementerian ESDM mencatat pada sektor migas ada 3,8 miliar barel cadangan minyak, 74 cekungan yang memiliki potensi minyak sebanyak 7,5 miliar barel, dan cadangan gas sebanyak 135,55 trillion standard cubic feet (TSCF). Sementara untuk sektor energi baru terbarukan (EBT) negeri ini memiliki total 442 GW potensi EBT dan baru diutilisasi sebesar 2,1% atau 9 GW.
Namun sayangnya dalam hal pengelolaan, Pertamina selaku pengelola sumber daya alam bekerjasama dengan pihak swasta. Karena kemampuan untuk mengelolanya hanyalah sebanyak 10% dari total produksi 831 ribu barel minyak per hari. Kerjasama Pertamina dengan perusahaan-perusahaan swasta, seperti Golde Spike, Medco, PetroChina, dan Talisman, menghasilkan produksi tambahan 22 ribu barel per hari (kementerianESDM.co.id).
Walhasil dari ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya alam, maka wajar jika dikatakan pemerintah hanyalah sebagai jembatan untuk memuluskan penguasaan negeri di tangan-tangan asing. Hal ini pun menyebabkan negeri ini tidak memiliki kedaulatan atas ekonomi. Sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan akan didikte oleh asing.
Sangatlah jelas dilihat bahwa menghilangkan subsidi dan menaikkan harga komoditi adalah cara yang dilakukan oleh pemerintahan neoliberal. Yaitu dengan menjadikan sumber daya alam dikuasai oleh swasta (liberalisasi total kekayaan).
Sistem Islam solusi yang tepat
Islam memandang bahwa kesejahteraan rakyat dilihat per individu. Sehingga penguasa akan memperhatikan segala kebutuhan rakyatnya dengan sempurna. Terpenuhinya kebutuhan dasar adalah tugas dari pemimpin dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka pemimpin akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, pangan sampai kebutuhan energi sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Maka sumber energi akan diperlakukan sebagai harta milik umat. Eksploitasi dan pengelolaannya akan ditangani oleh negara tanpa melibatkan pihak swasta atau asing. Islam tidak akan memberikan peluang sedikit pun kepada pihak swasta maupun asing untuk memiliki kekayaan alam. Apalagi dengan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Semua hasil eksploitasi dan pengelolaan akan dikembalikan kepada rakyat secara percuma. Jikapun harus membayar maka akan dikenakan biaya yang serendah-rendahnya.
Maka Islam berbeda dengan sistem kapitalisme neoliberal dalam pengadaan sumber energi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak akan melihat untung rugi yang diperoleh, namun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan sumber energi mulai dari hulu ke hilir. Karena Islam akan mengembalikan hasil dari eksploitasi dan pengelolaan sumber energi kepada masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan terwujud.
Sementara kapitalisme neoliberal melihat untung rugi bagi para pemodal dan menjadikannya sebagai transaksi jual beli. Akhirnya menyebabkan rakyat menderita.
Maka hanya sistem Islam lah satu-satunya yang memberikan solusi yang tepat dan akurat dalam menangani permasalahan umat.
Wallahu’alam bishawwab
Penulis : Nengani Sholihah
(Pegiat Literasi)
