Tunjangan Dewan Diselidiki Kejaksaan; Kabag Hukum Diam, Pimpinan DPRD No Komen
KUNINGAN (MASS) – Polemik tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan selama beberapa tahun berakhir, kini bergulir di Kejaksaan Negeri Kuningan. Dimana, tunjangan legislatif daerah itu dianggap bermasalah karena cair tanpa Perbup yang berlaku. Bahkan, karena polemik tersebut, dua pejabat tinggi, Kepala BPKAD dan Sekretaris Dewan, dipanggil Kejaksaan, Selasa (7/7/2026) kemarin. Meski penerima tunjangannya … Baca Selengkapnya