KUNINGAN (MASS) – Adanya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, membuat banyak pihak gerah. Begitupun dengan mahasiswa yang tergabung dalam HMI.
Dalam keterangan resminya, digambarkan bagaimana kondisi harga minyak dunia, serta persoalan tidak tepatnya pengguna BBM bersubsidi. Meski begitu, kenaikan BBM bisa berdampak pada inflasi, daya beli masyarakat turun, serta potensi meningkatnya kemiskinan.
Menyikapi hal tersebut, HMI melalui Pengurus Besarnya mengambil sikap dan menetapkan rekomendasi kebijakan yang harus diambil pemerintah.
1.Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum pulih akibat covid.
2.Meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
3.Memdesak pemerintah dengan memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Sebagai solusi, PB HMI merekomendasikan beberapa kebiajakan, diantaranya :
1.Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
2.Membatasi penerima manfaat BBM beraubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti roda dua, angkutan unum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebicoran penyaluran BBM beraubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.
3.Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.
4.Melakukan relokasi anggaran belanja kementrian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM; dan
5.Mendorong percepatan transisi energi, dari energi fosil ke energi terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
Hal-hal diatas, adalah point yang akan juga disuarakan HMI Cabang Kuningan pada aksi yang akan digelar hari ini, Selasa (30/8/2022) siang sekitar pukul 14.00 WIB di DPRD Kabupaten Kuningan.
Hal itu, disampaikan Ketua Umum Toto Sunarto. “Yakusa (Yakin Usaha Sampai),” ujarnya sembari sebelumnya menyerukabaksi. (eki)
