KUNINGAN (MASS) – Perubahan APBD 2018 yang kini tengah digodok jadi sorotan seorang pemerhati hukum dan pemerintahan, Abdul Haris SH. Kalau ada ajuan dana pokir ia meminta agar eksekutif menolaknya.
“Sekarang itu APBD kita lagi prihatin semenjak punya utang 89 milyar. Masa mau ada pokir lagi. Sudahlah serahkan saja pada dinas terkait,” pinta Haris, Jumat (7/9/2018).
Kalau ada ajuan dana pokir pihaknya kuatir disalahgunakan untuk kepentingan pileg. Untuk itu eksekutif dibawah kepemimpinan H Acep Purnama diminta supaya bersikap tegas.
“Utang BPJS aja usut dulu. Nilainya besar loh 89 milyar. Mestinya legislatif tau uang itu digunakan untuk apa, kenapa bisa punya utang besar,” sindirnya.
Insiden Kota Malang, imbuh Haris, mestinya jadi cerminan. Tidak tanggung-tanggung 41 anggota dewan jadi tersangka. Kalau anggota dewan menjalankan tupoksinya dengan benar ia berkeyakinan insiden Malang tidak terjadi.
“Anggota dewan mesti punya nurani. Ditengah lilitan utang BPJS sekarang, janganlah membebani APBD lagi. Kapan mau membangunnya,” ketus Haris. (deden)
Government
Headline
You May Also Like
Politics
KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, nampak dipenuhi karangan bunga berisikan ucapan selamat. Bahkan salah satunya datang dari gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid...
Politics
KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (19/4/2022) siang tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan menyerahkan surat jawaban beserta berkas pendukung PAW anggota dewan, ke pimpinan...
Government
KUNINGAN (MASS) – Pimpinan dan anggota DPRD, ikut lesehan di pinggir jalan saat menerima sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan melakukan aksi...
Politics
KUNINGAN (MASS) – Ricuh yang berawal dari debat alot terjadi pada saat rapat paripurna mengenai pembahasan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten...