KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022) siang tadi.
Aksi tersebut, dilakukan seluruh anggota fraksi, usai menyetujui raperda (rancangan peraturan daerah) tentang penetapan modal PDAM.
“Dengan catatan, sudah kita ketahui bersama bahwa air menjadi kebutuhan pokok yang sangat vital,” ujar Ketua F-PKS Kuningan Etik Widiati, saat menyetujui raperda.
Setelah menyampaikan point tersebut, Etik, mewakili fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan ketua DPRD yang sudah menyampaikan, menindaklanjuti kesepakatan penolakan BBM yang dilakukan aliansi cipayung berupa surat.
“(Namun) Kami prihatin, karena dalam jawaban Bupati, yang menjawab PU Fraksi tidak merespon tentang penolakan BBM, padahal jelas dalam jawaban Bupati bahwa dampaknya untuk APBD perubahan ini,” ujar Etik.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Mentri Keuangan RI 134/PMK.07/2022, lanjut Etik,
APBD punya kewajiban mengalokasikan 2% dari dana transfer umum, untuk perlindungan sosial dalam rangka mendukung program penanganan inflasi dampak pengalihan sbsidi BBM.
“Kami semakin kuat, mendukung apa yang disampaikan ketua, Fraksi PKS tidak akan berhenti menyuarkan penolakan (kenaikan) BBM ini, sampai pemerintah membatalkan keputusannya,” ujar Etik tegas.
Etik, kemudian meminta pada anggota fraksi PKS berdiri dan membentangkan tulisan penolakan-penolakan kenaikan BBM.
“Kita sampaikan secara resmi ini (penolakan kenaikan BBM) untuk terus disuarakan,” tegasnya sembari apresiasi. (eki)
