Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Tanggapi Politisi PKB, Advokat Asmanul Husna Sarankan Begini Soal Gagal Bayar

KUNINGAN (MASS) – Advokat Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) Kabupaten Kuningan, Asmanul Husna SH angkat bicara soal gagal bayar atau tunda bayar proyek Pemda Kabupaten Kuningan.

Respon itu, diutarakan Advokat Asmanul Husna pasca politisi PKB Ismah Winartono meminta penegak hukum bisa mempelajari kasus tersebut.

“Mungkin yang bersangkutan lebih tepat menyampaikan pada perwakilannya yang ada di dewan (fraksi PKB) untuk mempertanyakan hal tersebut,” ujarnya mengawali pernyataan, Senin (9/1/2023) sore.

Baca : https://kuninganmass.com/gagal-bayar-proyek-pemda-penegak-hukum-jangan-diam-saja/

Lebih jauh, kata Asmanul Husna, jika ingin mendorong aparat penegak hukum (APH) menindak dan memproses tentunya harus disajikan data.

“Atau bisa laporan/aduan sehingga bisa dilakukan penyelidikan apakah ada unsur pidananya atau tidak,” jelas Asmanul Husna.

Mungkin, kata Asmanul, bagi masyarakat sebenarnya adanya informasi mengenai banyaknya proyek pemda yang gagal bayar kurang direspon karena info tersebut ngambang.

“Apakah gagal bayar tersebut berimbas pada mangkraknya proyek sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya? Atau hanya gagal bayar saja, kalau gagal bayar saja itu berarti ranahnya privat (gausah masyarakat diajak pusing) kalau boleh meminta,” terangnya.

Baca : https://kuninganmass.com/sampai-akhir-tahun-pelaksana-proyek-pemda-belum-dibayar-kenapa/

Namun, lanjutnya, jika ternyata ada unsur pidana dalam proses penyelenggaraan proyek tersebut, Asmanul juga mendorong hal yang dama dengan makenisme yang berlaku.

“Kalau ternyata ada unsur pidana dalam proses penyelenggaraan proyek tersebut. Mati kita ungkap dengan dengan mekanisme dan proses hukum yang ada,” ajaknya.

Tentunya, kata Asmanul, para penegak hukum (polisi, kejaksaan, advokat dan hakim) akan bekerja dan bertindak sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

“Ketika sudah masuk ke ranah hukum, mungkin masyarakat sebagai kontrol sosial lebih mudah untuk mengawasi dan mengawalnya,” sebut Asmanul.

Seperti diketahui, sejak akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 ini, para pelaksana proyek pemerintah mengeluhkan gagal bayarnya dari Pemda. Bukan hanya itu, tunjangan profesi pun banyak yang belum terbayar. (eki)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Inspiration

KUNINGAN (MASS) – Apa yang ada di RT 2 RW 1 Kelurahan Cigintung ini, bisa jadi inspirasi dan contoh bagi yang lainnya. Pasalnya, di...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 7 dari total 8 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan, secara berbarengan mengusulkan Pansus soal Gagal Bayar Pemda pada APBD TA 2022....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Rapat konsultasi Pemda yang langsung dihadiri Bupati bersama DPRD Kabupaten Kuningan sore ini, Rabu (1/2/2023) tidak dihadiri 6 ketua fraksi. Rapat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Baru baru ini telah dilaksanakan pelatihan Sertifikasi Fundamental Pajak oleh AR Learning Center, salah satu Lembaga Pelatihan yang berada dibawah naungan...

Advertisement