Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Pelapor kasus video viral “laknat” merasa dilecehkan oleh Bawaslu Kuningan. Sebab, putusan yang diambil dianggap sepihak tanpa klarifikasi terhadap pelapor serta memberitahukan putusan tersebut. “Semenjak kami melaporkan, sampai saat ini belum pernah ada proses penanganan karena sampai detik ini belum pernah menerima informasi apapun dari bawaslu,” ketus M Toha, salah satu pelapor … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Terkait kasus video viral ‘laknat’ yang diucapkan oleh H Acep Purnama Sabtu (16/2/2019) lalu, terdapat 3 pelapor. Pelapor pertama atas nama Ade Sumiardi, kedua laporan BPN Prabowo-Sandi Kabupaten Kuningan, dan laporan Soni Pradana ke Bawaslu RI. Ketiga laporan tersebut mendapat putusan yang sama seperti putusan atas laporan Ade Sumiardi. Dugaan pelanggaran tidak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Putusan Bawaslu Kuningan terkait video viral “Laknat” membuat heran seorang Pengamat Hukum, Abdul Haris SH. Terlebih dalam pertimbangan putusannya disebutkan, Deklarasi Tim Akar Rumput di Hotel Purnama Mulia, Sabtu (16/2/2019) lalu itu bukan kegiatan kampanye. “Masa dibilang bukan kegiatan kampanye, gimana sih. Deklarasi tim itu arahannya kemana?. Selain itu, ini kampanye sudah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Selain laporan Ade Sumiardi, muncul pula laporan dari BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi Kabupaten Kuningan, Jumat (22/2/2019) lalu. Menurut Bawaslu Kuningan, laporan BPN tersebut tidak gugur secara otomatis. “Laporan itu nanti kita akan undang lagi karena kemarin laporannya ada perbaikan dan penambahan alat bukti. Untuk kelengkapannya nanti penerimaan laporan dari BPN akan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada awal mencuatnya kasus video viral ‘laknat’, Bawaslu menyatakan bahwa statusnya ‘temuan’. Namun pada putusan Selasa (26/2/2019) disebutkan, kajian bawaslu bersama kejaksaan dan kepolisian merupakan tindak lanjut dari laporan atas nama Ade Sumiardi. “Waktu itu mungkin ada salah penafsiran. Ketika hari pertama, memang ada laporan hasil pengawasan (temuan, red). Dan pada waktu … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Beberapa alasan hukum atas putusan yang diambil Bawaslu Kuningan bersama kepolisian dan kejaksaan (Sentra Gakumdu), dibeberkan dalam konferensi pers, Selasa (26/2/2019). Salah satunya berdasarkan keterangan Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi selaku saksi ahli atau pihak terkait. “Alasan lainnya, menurut keterangan saksi ahli atau pihak terkait yakni ketua KPU bahwa kegiatan tersebut … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kasus viralnya video “laknat” yang melibatkan H Acep Purnama MH akhirnya sudah disimpulkan oleh Bawaslu Kuningan bersama kepolisian dan kejaksaan. Pada konferensi pers Selasa (26/2/2019) pukul 14.00 WIB, lembaga tersebut menyatakan orang nomor satu di kota kuda tersebut tidak melanggar. “Hasil pleno kemarin tanggal 25 Februari memutuskan bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana laporan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Untuk memutuskan apakah terdapat unsur pelanggaran kampanye pada sambutan H Acep Purnama pada video yang viral, Bawaslu Kuningan hanya punya waktu sepekan. Setelah semua pihak yang terkait diklarifikasi, dalam beberapa hari ini “wasit” pemilu tersebut sedang melakukan kajian. “Kita baru selesai melakukan klarifikasi terhadap 9 pihak terkait, Kamis kemarin (21/2/2019). Dalam beberapa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Lantaran dituntut harus netral, para kades dan perangkat desa di Kuningan bakal “diam”, tidak memihak paslon nomor 01 ataupun 02. Sehingga ketika di video yang viral terlontar seperti ancaman “evaluasi habis”, mereka pun tidak takut. “Sekarang kami harus betul-betul netral. Cicing we (diam saja, red). Jadi kalau dievaluasi juga tenang. Karena Dana … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Bawaslu terhadap jajaran pengurus APDESI Kuningan kaitan dengan kasus video viral ‘laknat’, Kamis (21/2/2019), berlangsung lancar. Asosiasi kades dan perangkat desa yang diketuai Linawarman SH ini menyodorkan Berita Acara hasil Rakor yang berisi kesepakatan para kades, Rabu (20/2/2019). Kesepakatan itu ditandatangani 45 orang, baik pengurus DPK maupun DPC APDESI Kuningan. Terdapat … Baca Selengkapnya