KSPSI Soroti Status Hukum Relawan Makan Bergizi Gratis, Antara Pengabdian dan UU Cipta Kerja

KUNINGAN (MASS) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal skema rekrutmen “relawan” dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). KSPSI menyoroti adanya ambiguitas status hukum para relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama mengenai kesesuaiannya dengan UU … Baca Selengkapnya

Diguyur Hujan Massa Tetap Bertahan, Begini Tuntutannya

KUNINGAN (MASS) – Ketika berjalannya aksi massa memprotes pengesahan UU Cipta kerja, atau yang lebih dikenal Omnibus law, terjadi hujan sekitar pukul 14.45 WIB. Hujan terjadi, saat salah satu korlap menyampaikan press rilis dan pernyataan sikap dihadapan para anggota dewan di depan pagar gedung. Saat turun hujan, agenda tetap dilanjutkan membacakan tuntutan dan diterima oleh … Baca Selengkapnya

Masa Aksi Mulai Berkumpul

KUNINGAN (MASS) – Masa aksi demonstrasi menuntut pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy mulai berkumpul di Pasar Ancaran sekitar pukul 08.00 WIb. Dari Pantauan kuninganmass.com di lokasi, terlihat mahasiswa dengan almamaternya masing-masing berkumpul. Masa pendemo, merupakan gabungan dari PC IMM Kuningan, KAMMI Kuningan, BEM Stikes dan STKIP Muhammadiyah, serta BEM STIS Husnul Khotimah. Dari … Baca Selengkapnya

Puisi untuk Para Pemegang Amanat Rakyat

Wahai para wakil rakyat, kalian adalah pemegang amanatWahai para wakil rakyat, kalian adalah pemegang mandat rakyatWahai para wakil rakyat, kalian adalah sandaran seluruh masyarakatWahai para wakil rakyat, kalian tak boleh sekali-kali berkhianat Wahai pemerintah, kalian adalah pemegang titahWahai pemerintah, kalian adalah ujung tombak bangsaWahai pemerintah, kalian adalah pelayan rakyat bukan penguasaWahai pemerintah, kalian tidak boleh … Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja Sakiti Pekerja dan Pelaku UKM

KUNINGAN (MASS) – RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) sudah disahkan di DPR RI Senin 5 oktober 2020 lalu. Pengesahan RUU ini dinilai menyakiti para pekerja, buruh dan pelaku UKM di Indonesia. “Kami sangat kecewa. Omnibus Law RUU Cipta Kerja sedikitpun tidak memihak pada buruh, pekerja dan Usaha Kecil Menengah. Serta sangat berpotensi merusak lingkungan,” kata … Baca Selengkapnya