Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan bakal naik di tahun 2025. Sebelumnya, tahun 2024 naik Rp. 63.000 total saat ini Rp.2.074.666. Sedangkan untuk tahun 2025 rencanaya akan dinaikan sebesar Rp. 134.853, total menjadi 2.209.519. Berdasarkan angka tersebut, UMK Kuningan naik menjadi 6,5% sesuai Permenaker Nomor 16 tahun 2024 yang diusulkan pada rapat pleno … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kenaikan UMK Kuningan yang dianggap rendah, menuai komentar dari berbagai pihak. Termasuk salah satunya Caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Buruh Kuningan, Yombi Risdiyono. “UMK yang ditetapkan pemerintah tidak ada artinya karna tidak akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya buruh di sini,” ujar lelaki yang nyaleg di Dapil 2 Kuningan tersebut, Selasa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ditengah situasi pandemi yang juga belum mereda, kabar mengejutkan datang dari gedung wakil rakyat. Pada tahun 2022 penghasilan mereka akan mendapatkan tambahan sebesar Rp10 juta-an. Penambahan penghasilan sudah ditetapkan. Tentu penambahan gaji ini menjadi sorotan ditengah berbagai persoalan di kota kuda, baik sebagai daerah termiskin di Jabar hingga permasalahan lainnya. Seharusnya tidak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 sesuai rekomendasi dari para bupati/wali kota dari 27 wilayah di Jabar. Pengesahan UMK tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:56/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Diam-dima Disnakertrans Kuningan pada Selasa (30/10/2018) sudah menetapakan besar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019. Berdasarkan hasil kesepakatan semua pihak maka UMK Kuningan sebesar 1.734.994 atau mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp128.964. Seperti diketahui UMK tahun 2018 sebesar Rp1.606.030. Dengan beresnya penetapan di tingkat kabupaten, maka tinggal menunggu SK dari Gubernur Jabar … Baca Selengkapnya